15 October 2020, 19:50 WIB

Gubernur Erzaldi Pimpin Rapat Tata Kelola Distribusi Lada Babel


mediaindonesia.com | Nusantara

GUBERNUR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman, Kamis (15/10) siang, memimpin jalannya rapat koordinasi tata kelola pengiriman lada Bangka Belitung, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Bersama dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Babel Sunardi, Kepala BUMD Babel Saparuddin, Kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang M. Nasirin Yusuf, Badan Pengelolaan Pengembangan Dan Pemasaran Lada (BP3L), dan Staf Khusus Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Zamhari dalam rapat itu membicarakan kelanjutan mekanisme pengiriman lada Bangka Belitung.

Gubernur Babel Erzaldi Rosman mengatakan, pihaknya selalu menekankan bahwa lada Bangka Belitung, Muntok White Pepper merupakan komoditas unik dan menjadi kebanggaan masyarakat Bangka Belitung untuk diekspor langsung dari Bangka Belitung ke negara tujuan ekspor.

Keuntungan bukan hanya bagi para eksportir, tetapi keuntungan juga dapat dirasakan masyarakat Bangka Belitung. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah dicampurnya lada Bangka Belitung dengan lada produksi daerah lain. 

Gubernur Erzaldi juga menjelaskan, pihaknya telah mengirimkan surat ke seluruh importir negara tujuan bahwa, Muntok White Pepper yang asli adalah produksi lada yang diekspor langsung dari Bangka Belitung. 

Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan mengumpulkan para eksportir lada Bangka Belitung untuk menyamakan persepsi akan hal tersebut. 

Terkait distribusi pengiriman lada Bangka Belitung, pemerintah telah mengajukan pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam maupun menyiapkan kapal pengangkut bermuatan besar. Namun, hal ini harus didukung oleh kekompakan seluruh eksportir yang ada. 

Untuk menjaga kualitas lada, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung melalui UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang siap menguji standar produk lada Bangka Belitung serta alat uji pengukur kandungan pestisida yang menjadi standar syarat yang biasanya diminta oleh negara tujuan ekspor. (RO/OL-09)

BERITA TERKAIT