15 October 2020, 17:37 WIB

OJK Siap Penuhi Target Tingkat Inklusi Keuangan 90% di Tahun 2024


Despian Nurhidayat | Ekonomi

ANGGOTA Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tirta Segara mengaku optimistis dapat mencapai target tingkat inklusi keuangan sebesar 90% pada 2024.

“Kalau lihat perkembangan, kami optimistis target itu pada 2024 bisa tercapai. Meskipun semakin tinggi angkanya semakin berat mencapai target itu,” ungkapnya dalam konferensi pers secara daring, Kamis (15/10).

Baca juga: IMF Koreksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lebih Parah

Di sisi lain, Tirta belum dapat merinci secara lebih jelas mengenai pencapaian terbaru untuk tahun ini. Hal ini dikarenakan survei nasional mengenai literasi dan inklusi keuangan dilakukan setiap tiga tahun sekali.

“Saya mohon maaf ini kita surveinya kalau mau menyeluruh itu tiga tahun sekali yang terakhir memang akhir 2019 jadi yang ini nanti kita survei pada 2022,” ujar Tirta.

Ia menyebutkan survei nasional terkait literasi dan inklusi keuangan terakhir dilakukan pada tahun kemarin melalui 12.700 responden asal 34 provinsi dengan hasil indeks inklusi keuangan baru sekitar 76,2%.

Hal tersebut yang melatarbelakangi Presiden Joko Widodo saat Rapat Terbatas tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif pada 28 Januari 2020 meminta agar target inklusi keuangan dinaikkan menjadi 90%.

Tingkat inklusi keuangan Indonesia yang sebesar 76,2% itu lebih rendah dibanding negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura 98%, Malaysia 85%, dan Thailand 82%.

Meski demikian, menurut Tirta angka 76,2% tersebut sudah meningkat dibandingkan survei yang dilakukan tiga tahun sebelumnya yaitu hanya di level 69%.

“Ini sudah meningkat jauh tiga 3 tahun sebelumnya yang hanya 69%,” tuturnya.

Tirta menjelaskan OJK bersama stakeholder lainnya terus mengejar target 90% dengan mengadakan berbagai program termasuk dalam Bulan Inklusi Keuangan yang jatuh setiap Oktober.

Tak hanya itu, ia menuturkan peran 35 kantor OJK di daerah juga sangat besar dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan masyarakat dengan mengadakan 168 program.

Program-program itu di antaranya adalah business matching, gerakan menabung, penyaluran skema kredit melawan renternir, seminar nasional, webinar dan FGD edukasi, pameran UMKM, lomba dan kompetisi, bike to BIK 2020, hingga olimpiade.

“Di sana ada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Mereka bekerja sama dengan stakeholder di daerah dan BPD,” pungkasnya. (OL-6)

BERITA TERKAIT