15 October 2020, 17:28 WIB

Banyak Pekerja di-PHK, DPRD DKI Minta Ada Keringanan Pajak


Hilda Julaika | Megapolitan

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Komisi C Ahmad Lukman Jupiter mengungkapkan, sebanyak 28 ribu pekerja di Jakarta telah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pandemi covid-19. Angka PHK ini paling banyak terjadi di sektor pariwisata. Untuk hotel saja sudah sekitar 38% hote di Jakarta tutup permanen.

Menurut Jupiter hal ini bisa terjadi lantaran dunia usaha sangat terdampak oleh adanya wabah covid-19. Karena masyarakat melakukan pembatasan aktivitas di luar rumah. Alhasil sejumlah tenaga kerja pun terpaksa harus di-PHK atau dirumahkan. Selain di-PHK, sudah banyak pekerja yang gajinya dipotong bahkan besaran potongannya mencapai 60%.

“Kalau pekerja yang di-PHK di DKI Jakarta hingga kini sudah mencapai 28 ribu. Paling banyak di sektor pariwisata. Adapun hotel yang tutup di Jakarta 38%, ini ditutupnya secara permanen,” kata Jupiter saat ditanya oleh Media Indonesia, Kamis (15/10).

Melihat kondisi ini, Jupiter mendorong Pemprov DKI Jakarta khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memberikan keringanan pajak daerah bagi pelaku usaha. Seperti pemilik mall, tenant mall, hingga perhotelan. Jika tidak dilakukan akan sangat berdampak pada rakyat, dalam hal ini adalah para pekerja.

Hal ini sesuai dengan saran yang diutarajan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Ketua DPRD DKI ini dalam Rapat Komisi C dengan Bapenda telah menyampaikan permintaan adanya keringanan atau relaksasi pajak daerah.

“Saya meminta kepada Bapenda DKI Jakarta untuk memahami kondisi sektor usaha yang terdampak pandemi covid-19. Kondisi mereka sudah terpuruk. Sehingga Bapenda diharapkan memberikan kebijakan keringanan sebagai wajib pajak,” katanya dalam Rapat dengan Komisi C DPRD DKI, Kamis (15/10).

Baca juga : Pemprov DKI Diminta Cabut KJP Pelajar yang Ikut Demo

Prasetyo juga meminta Kepala Bapenda Tsani Annafari untuk memahami kondisi para pengusaha ini. Karena berdampak pada adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan. Bahkan saat ini, sudha banyak pemotongan gaji karyawan yang besaran potongannya mencapai 60%.

Di kesempatan yang sama, Anggota DPRD DKI Komisi C Ahmad Lukman Jupiter menghawatirkan jika keringanan pajak daerah tak diberikan akan membuat dunia usaha semakin terpuruk bahkan tutup permanen. Serta berdampak pada kesejahteraan karyawan atau pekerja.

“Pemprov DKI itu harus memikirkan juga bagaimana karyawan-karyawan yang kena PHK. Ketika dunia usaha ini tutup maka Pemprov DKI Jakarta juga tidak mendapatkan pendapatan berupa pendapatan pajak daerah,” kata Jupiter.

Sehingga Pemprov DKI dimintanya tidak memberikan beban besar ini pada dunia usaha. terlebih sudah tertekan karena pandemi menekan bisnis mereka.

“Ketika tidak memberikan kelonggaran, Pemprov DKI akan dianggap menjadi tukang peras. Karena di tengah rakyat sedang menderita dan termausk pelaku usaha. maka perlu diberikan kebijakan stimulus relaksasi kepada pelaku usaha juga,” pungkasnya. (OL-7)

BERITA TERKAIT