15 October 2020, 15:04 WIB

Bawaslu Nagekeo Ajak Jurnalis Kawal Jaminan Hak Pilih


Ignas Kunda | Nusantara

BAWASLU Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, melakukan sosialisasi jaminan hak pilih dan pemeliharaan data pemilih kepada jurnalis dan SMA/SMK di Nagekeo, Kamis (15/10). Selain mengajak jurnalis dan pihak sekolah, Bawaslu juga mengajak para tokoh agama serta sejumlah partai politik dalam sosialisasi itu.

Dalam sosialisasi itu, Bawaslu menghadirkan KPU Kabupaten Nagekeo dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat sebagai penyelenggara dan pemegang data penduduk sebagai pendorong partisipasi publik untuk pilkada dan pemilu nanti.

Ketua Bawaslu Nagekeo, Yohanes Nanga, mengatakan bahwa pengalaman dalam setiap penyelenggaraan pilkada ataupun pemilu serta pemilihan legislatif, permasalahan serius yang dialami dan tidak pernah selesai yaitu persoalan data pemilih.

Karena itu, walaupun pemilu dan pilkada masih jauh, pihaknya harus cepat tanggap dengan terus menyosialisasikan terkait jaminan hak pilih masyarakat. Ini juga merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk berpolitik.

Sosialisasi yang terus menerus juga sebagai pengingat agar masyarakat sadar terhadap haknya dan mengerti aturan menggunakan hak pilih sesuai undang-undang pemilihan umum.

Tahapan data pemilih sangat panjang walaupun DPT telah ditetapkan tapi masih ada peluang karena mengenai jaminan hak pilih. "Ada dua persoalan yang menjadi perhatian serius, yaitu ada orang yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dan ada orang yang tidak memenuhi syarat tapi terdaftar," kata Yohanes.

 Ia mengharapkan jurnalis, tokoh masyarakat dan agama, partai politik, dan sekolah mengawal itu bersama. Pasalnya, menjaga hak pilih masyarakat bukan hanya tugas para penyelenggara.

Ketua KPU Nagekeo, Quirinus Eleiterius, mengatakan salah satu hal yang menjadi syarat sebagai pemilih bila belum punya KTP, yaitu surat
keterangan kependudukan dari catatan sipil. Pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya, pemilih tersebut hanya berbekal surat domisili dari RT atau kelurahan. Ini tidak berlaku lagi pada pemilu nanti.

Anggota Bawaslu, Yohanes Emanuel Nane, mengimbuhkan para jurnalis hendaknya juga menjadi ujung tombak karena merupakan salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, termasuk hak pilih, dapat meningkatkan partisipasi publik dalam kegiatan pemilu.

Dengan begitu, tercipta pilkada atau pemilu berkualitas dalam menghasilkan keterwakilan yang memenuhi ekspektasi banyak orang atau memenuhi hati nurani masyarakat. Kabupaten Nagekeo akan mulai melangsungkan pemilihan kepala daerah pada 2022. (OL-14)

BERITA TERKAIT