15 October 2020, 13:51 WIB

G20 Dukung Penangguhan Utang Negara Miskin


Fetry Wuryasti | Ekonomi

KELOMPOK 20 ekonomi utama atau G20 mendukung penangguhan pembayaran utang dan memperpanjang masa pembayaran utang bagi negara miskin selama enam bulan.

Artinya, moratorium pembayaran utang bisa dilakukan hingga Juni 2021. Penangguhan ini dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan fiskal yang dialami sejumlah negara miskin. Di tengah G20, sudah ada diskusi terkait proses pengurangan utang.

"Jika negara termiskin terus melakukan pembayaran utang, itu akan mengurangi belanja kesehatan dan mengurangi kemampuan mereka dalam menghadapi krisis. G20 setuju untuk memperpanjang moratorium selama enam bulan," jelas Presiden Bank Dunia David Malpass dalam Annual Meetings 2020, Kamis (15/10).

Baca juga: Menkeu Yakin Negara ASEAN Saling Bantu Saat Pandemi

Adapun tantangan besar dihadapi G20 ialah perumusan kerangka bersama agar utang menjadi efektif bagi negara miskin. "Itu berarti proses pengurangan utang akan memiliki dampak dan membuka potensi pertumbuhan di massa depan," imbuh Malpass.

Di lain sisi, Debt Service Suspension Initiative (DSSI) hanya menunda pembayaran utang dan menambahkan bunga. Namun, tidak mengurangi besaran utang.

"Penting bagi penduduk di negara miskin untuk melihat adanya pengurangan jumlah utang. Itu menjadi secercah harapan untuk masa depan. Saya mengapresiasi G20 yang memiliki pendekatan pengurangan utang," paparnya.

Baca juga: WEF: Banyak Anak Muda Berpikir Belajar Daring Jadi Permanen

Bank Dunia menilai pemulihan ekonomi global saat pandemi covid-19 digambarkan berbentuk K. Artinya, negara ekonomi maju mampu memberikan dukungan, terutama bagi pasar keuangan. Serta, masyarakat yang terpaksa bekerja dari rumah.

Akan tetapi, banyak orang di sektor ekonomi informal yang kehilangan pekerjaan. Pada akhirnya, mereka bergantung program perlindungan sosial.

Untuk negara berkembang dan negara miskin, lanjut dia, mengalami resesi ekonomi atau depresi yang semakin menyedihkan. Tecermin dari hilangnya pekerjaan, pendapatan dan juga remitansi dari warga yang bekerja di luar negeri.(OL-11)

BERITA TERKAIT