15 October 2020, 04:50 WIB

Pilkada Asimetris Pilihan Realistis


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

PILKADA asimetris dapat menjadi salah satu opsi ketika negara harus melaksanakan pilkada di tengah pandemi covid-19. Pilkada asimetris ialah dimungkinkannya adanya perbedaan pelaksanaan mekanisme pilkada seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), gubernur tidak dipilih langsung.

“Gubernur di DIY ditetapkan saja, lalu dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tidak kalah hebatnya gubernur DIY dengan hasil pilkada langsung. Papua yang punya otonomi khusus, gubernurnya tidak dipilih secara tidak langsung, tetapi lewat DPRD karena keadaan geografis dan sosiokultural masyarakatnya,” ujar Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah ketika menjadi panelis diskusi bertajuk Penyelenggaraan Pilkada di Tengah Pandemi yang diselenggarakan daring oleh Centre for Strategic and International Studies Indonesia, kemarin.

Di Provinsi DKI Jakarta, imbuhnya, praktik pemilihan asimetris juga diterapkan pada jabatan wali kota yang juga dipilih gubernur, kemudian disetujui DPRD.

Djohermansyah menilai dalam negara kesatuan dengan wilayah yang luas, seharusnya format-format pilkada asimetris dibuka. Tentunya disesuaikan dengan sistem presidensial, yakni kepala daerah yang terpilih tetap bertanggung jawab pada pemerintah pusat.

Opsi lain yang ia usulkan ialah menunda pilkada hingga Juni atau September 2021 saat vaksin telah tersedia. Konsekuensinya terdapat 208 daerah yang akan diisi penjabat sementara karena masa jabatan kepalanya habis pada Februari 2021. Namun, kewenangan penjabat sementara tidak jauh berbeda dengan pejabat definitif.

Menko Polhukam Mahfud MD menuturkan penyelenggaraan pilkada langsung tidak menjamin dapat menghasilkan kepala daerah yang berkualitas. Menurutnya, pilkada langsung diwarnai praktik percukongan yang membiayai calon kepala daerah sehingga menyebabkan celah
korupsi.

TPS dibagi

Soal Pilkada 2020, komisioner KPU Evi Novida Ginting menegaskan secara legalitas hukum pemungutan suara tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dan pada saat hari pemungutan suara, kehadiran pemilih ke tempat pemungutan suara (TPS) akan diatur.

“Pemilih mendapatkan formulir atau surat C pemberitahuan. Di dalamnya akan tercantum kapan akan dimulai dan berakhir pemungutan suara. Kami siapkan waktu kehadiran untuk setiap pemilih yang mendapat surat C. Jadi tidak sama,” ujar Evi.

Dengan pembagian waktu pemilihan yang berakhir pada pukul 13.00, diharapkan tidak terjadi penumpukan massa pada waktu yang bersamaan. KPU pun sudah mengatur maksimal pemilih pada setiap TPS, yakni hanya 500 pemilih per TPS dengan waktu kehadiran yang telah diatur. (P-1)

BERITA TERKAIT