14 October 2020, 20:30 WIB

Ketua DPRD DKI Dorong Presiden Groundbreaking Pelabuhan Marunda


Abdillah M Marzuqi | Megapolitan

KETUA DPRD Provinsi Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mendukung kelanjutan proyek Pelabuhan Marunda yang dikerjakan PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Ia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa melakukan groundbreaking terhadap proyek tersebut yang sempat tertunda itu.

DPRD DKI Jakarta, jelas Prasetyo, membentuk Pansus Kawasan Berikat Nusantara (KBN) untuk membongkar adanya dugaan penyelewengan yang menyebabkan pembangunan pier 2 Pelabuhan Marunda ini terhenti. 

Akibatnya, Presiden Jokowi yang rencananya melakukan groundbreaking juga tertunda pada Februari 2017.

“Pada saat Pak Presiden mau groundbreaking untuk dwelling time saat itu, kok ganti? Karena ada aturan seperti itu. Ada yang memberi informasi yang tidak objektif ke Bapak Presiden,” kata Prasetyo, Rabu, (14/10).

Prasetyo menyarankan agar proyek pembangunan dermaga di Marunda terus dilanjutkan sembari Pansus KBN di DPRD Jakarta bekerja untuk bongkar dugaan skandal besar sejak 2003-2004. 

Apalagi, sengketa hukum antara KBN dengan KCN juga sudah selesai sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).

“Lanjutkan (proyeknya), tapi harus dicari pokok permasalahannya. Karena ini ada operasional, ada pembangunan, duit dari mana, kita harus cari tahu. Ini kan investasi bisnis besar yaitu pelabuhan,” ujar Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP itu.

Di sisi lain, Pras menjelaskan duduk perkara antara KBN dengan KCN, sehingga terbentuk Pansus KBN di DPRD DKI. 

Menurut dia, KCN merupakan anak usaha joint venture antara KBN dengan KTU yang bergerak di kepelabuhanan. Sebab, KBN sebagai perusahaan milik negara tidak punya izin bidang kepelabuhanan.

“Pemenang tender ini namanya KTU. Bentuklah KBN dan KTU itu namanya KCN. Direktur Utama KCN itu wakil dari pemenang tender, yaitu KTU. Tiba-tiba pas dia bentuk struktur ini macet. KBN mengirim orang-orang di KCN, tapi mandeg. Ini masih praduga ada kekeliruan besar, dan ini bukan uang kecil,” tegasnya 

Selain itu, Pras mengaku heran imbauan Gubernur DKI Anies Baswedan tidak didengarkan oleh KBN.

Ladahal, Pemprov Jakarta memiliki kursi direksi di KBN tapi belum juga dilantik hingga sekarang. Karena, Direksi KBN dari Pemerintah Provinsi DKI sudah kosong hampir 3 tahunan.

“Sampai sekarang RUPS tidak pernah diangkat, itu makanya mandeg disitu, kita mau cari celah itu. Suara Pak Gubernur Anies Baswedan saja tidak didengar, sudah mengirim orang tapi tidak dilantik sampai hari ini,” katanya.

Maka dari itu, Pras menjelaskan alasan pembentukan Pansus KBN untuk membongkar semua dugaan yang berujung pembangunan pier 2 Pelabuhan Marunda yang terhenti. 

“Saham kita dirugikan oleh KBN dan dia (investor) bayar loh. Investor/pengusaha niat baik, dia tidak pakai APBN/APBD. Nanti kita konfrontir KBN dan KCN. Kemarin kita undang Pak Satar Saba (Direktur KBN), bilangnya yang salah KTU. Tapi kita dengar dari KTU dan KCN, dia bayar pajak, bayar PBB. Pak Satar saat kita panggil tidak pernah mengeluarkan statemen itu. Kita kan tidak mau di blok kanan, di blok kiri. Kita harus tengah,” katanya.

Sementara Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi hanya berharap sebagai investor butuh kepastian hukum untuk keberlangsungan pembangunan dermaga atau pier 2 Pelabuhan Marunda. Meski proses hukum sudah selesai semua sampai tingkat kasari, tapi tanpa adanya dukungan dari pemegang saham akan sia-sia.

“Sebagai investor, kami ingin bagaimana masalah ini bisa cepat selesai. Karena sudah 8 tahun mulai masalah gugatan hingga masalah pemberian saham. Proses hukum sudah kita lewati, bagaimana kesinambungan antara pemegang saham ini bisa jalan sinergi. Sekarang walau hukum sudah selesai tapi pihak pemegang saham lain tidak mendukung, ya tidak bisa jalan atau beda konsep,” jelasnya.

Ia menilai pembentukan pansus untuk mewakili Pemerintah Provinsi Jakarta yang memiliki saham  di KBN. Makanya, ia berharap ada win-win solution agar bisa dilakukan groundbreaking oleh Presiden Jokowi yang sempat tertunda.

“Kalau kami berharap apa yang dulu sempat tertunda (groundbreaking) bisa dilaksanakan, dan juga memberikan kepastian hukum. Ini bisa jadi proyek percontohan di bidang maritim, khususnya kepelabuhanan. Kami sebagai investor siap saja, kalau bisa dilanjutkan baik. Yang penting, bagaimana proyek bisa berkesinambungan dengan program pemerintah,“ pungkas Widodo. (OL-8)

BERITA TERKAIT