14 October 2020, 12:00 WIB

KKP Tegur Pelaku Usaha yang Langgar Aturan di TWP Gili Matra


Insi Nantika Jelita | Humaniora

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, memberikan teguran kepada dua pelaku usaha pariwisata.

Mereka dinilai melanggar ketentuan pembangunan fasilitas wisata di kawasan konservasi Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Pembangunan wisata tidak memerhatikan lingkungan dan tidak berizin. Ini sangat berpotensi merusak kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, para pelaku wisata yang melanggar harus ditangani secara tepat,” ungkap Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) TB Haeru Rahayu dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10).

Baca juga: Melia Bali Hadirkan Liburan Tropis yang Nyaman dan Aman

Haeru menjelaskan dua pelaku usaha pariwisata tersebut melakukan pelanggaran yang berbeda.

Satu pelaku usaha melakukan pembangunan fasilitas wisata permanen berupa tempat swafoto yang menyentuh perairan atau di wilayah sempadan pantai tanpa izin. Satu pelaku usaha lainnya melakukan penyulingan air laut menjadi air tawar tanpa izin.

Mengetahui pelanggaran tersebut, Haeru memerintahkan BKKPN Kupang untuk melakukan inspeksi dan penanganan awal secara persuasif bersama Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Satuan Kerja Benoa yang membawahi wilayah Jawa Timur, Bali, dan NTB.

“Dari hasil inspeksi jelas ditemukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,” kata Haeru.

Atas pelanggaran tersebut, Plt Kepala BKKPN Kupang Imam Fauzi menerangkan penanganan awal pelanggaran dilakukan secara persuasif terlebih dahulu kepada para pelaku.

Dirinya sudah menyarankan pelaku usaha pariwisata agar membongkar bangunan anjungan tempat swafoto permanen atau memindahkannya ke lokasi lain.

"Tentu harus memenuhi syarat dan harus ada izin dari pemerintah daerah," terang Imam.

Lebih lanjut, ia menjelaskan untuk aktivitas penyulingan air laut menjadi air tawar, pelaku usaha pariwisata sudah melakukan usaha tersebut sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. (OL-1)

BERITA TERKAIT