14 October 2020, 09:26 WIB

KPU Harus Petakan Segala Risiko dalam Pilkada 2020


Kautsar Bobi | Politik dan Hukum

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) diminta dapat memetakan segala risiko dalam menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di tengah pandemi covid-19. Termasuk risiko yang bisa berdampak pada penundaan Pilkada.

"Sehingga penyelenggara pemilu tidak tergagap merespon setiap potensi risiko yang bisa terjadi," ujar Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, Rabu (14/10).

Beragam risiko tersebut dapat termaktub melalui Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur khusus terkait mitigasi risiko.

Baca juga: Dukungan Bagi 3 Parpol Diprediksi Merosot Gara-Gara UU Ciptaker

Dalam PKPU itu tidak hanya berisikan penerapan protokol kesehatan dalam tata cara, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan. Melainkan mengatur indikator dan variabel yang harus diantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akibat covid-19.

"Misalnya, bagaimana kalau penyelenggara di suatu daerah terdampak covid-19 ataukah situsi yang bagaimana dan seperti apa yang bisa membuat tahapan Pilkada tertunda," jelasnya.

Titi menilai KPU seharusnya sudah melakukan mitigasi risiko sejak jauh-jauh hari. Terlebih pandemi covid-19 menjadi pengalaman pertama kali bagi KPU dalam menyelenggarakan pesta demokrasi.

"Mitigasi risiko Pilkada di tengah pandemi covid-19 adalah suatu keniscayaan," tuturnya. (OL-1)

BERITA TERKAIT