14 October 2020, 01:50 WIB

Peraturan Umrah Dibahas


(H-1) | Humaniora

KEMENTERIAN Agama tengah membahas kelanjutan Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) tentang penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi covid-19. Saat sebelumnya dibahas di internal, RPMA dibahas bersama dengan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Rakor dibuka Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar. Hadir lima asosiasi PPIU, yaitu Amphuri, Himpuh, Kesthuri, Asphurindo, dan Sapuhi.

"Kita sebagai regulator perlu mendengar masukan dari asosiasi PPIU agar aturan bisa disepakati bersama sebab pelakunya adalah PPIU. Kalau sudah ada kesepakatan bagus," pesan Nizar di Depok, seperti dikutip dari laman Kemenag, kemarin.

Nizar berharap tim pembahas dan perumus RPMA ini bisa mengidentifikasi beragam kemungkinan kondisi yang perlu diatur dalam penyelenggaraan umrah di masa pandemi. Nizar mencontohkan, kemungkinan akan ditemukannya vaksin.

"Misalnya, jika November atau Desember ada vaksin yang efektif, bagaimana penerapan protokol kesehatannya. Apakah jika jemaah sudah suntik vaksin, mereka tetap perlu karantina?" lanjutnya.

Menurut Nizar, Kemenag terus memantau dan mengomunikasikan dinamika penyelenggaraan umrah di masa pandemi dengan perwakilan Indonesia di Saudi, baik Dubes RI di Riyadh maupun Konsul Haji KJRI di Jeddah.

"Informasi yang saya dengar, saat ini Diwan Malaki Saudi sudah mulai menggodok sejumlah negara yang akan diberi izin masuk," tuturnya.

Pembahasan RPMA penyelenggaraan umrah di masa pandemi ini juga menghadirkan narasumber dari Kemenlu, BNPB, Kemenhub, dan Kemenkes. Pembahasan ini diikuti perwakilan dari kementerian/lembaga terkait. (H-1)

BERITA TERKAIT