13 October 2020, 13:35 WIB

Dahnil: Kedaulatan Pertahanan Terjaga di UU Cipta Kerja


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

Dahnil: Kedaulatan Pertahanan Terjaga di UU Cipta Kerja

KEMENTERIAN Pertahanan menyambut baik Undang-undang Cipta Kerja. Pasalnya industri pertahanan (inhan) nasional lebih berdaulat dan dapat mengantisipasi intervensi asing.

"Jadi tidak benar bahwa inhan kita bisa dan diberikan kepada asing. Kementerian Pertahanan yang mengendalikan hingga mengatur terkait inhan di Indonesia," tegas Juru Bicara Menteri Pertahanan RI Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangan resmi, Selasa (13/10).

Menurut Dahnil, UU Ciptaker klaster pertahanan yang merevisi beberapa pasal dari UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan menjadikan sektor ini dinamis dan progresif untuk investasi. Selama ini banyak pihak swasta yang ingin masuk ke inhan namun terhalang aturan rigid.

Revisi Pasal 11 dari UU Industri Pertahanan melalui UU Ciptaker, kata Dahnil, menjadikan swasta bisa ikut berkontribusi, berkreativitas dan berinvestasi lebih besar bagi pertahanan negara.

"Dan harus dilihat, ketika UU No 16 dibuat 8 tahun lalu, saat itu kondisi badan usaha milik swasta lokal bidang pertahanan belum dinamis seperti sekarang," tuturnya.

Dalam kaitan adanya kemungkinan perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI), Dahnil mengatakan hal itu nantinya diatur dalam ranah Peraturan Pemerintah (PP). Kementerian Pertahanan tetap memegang kendali regulasi dan pengawasan dan tegas berdiri bagi kepentingan nasional.

"Industri alat peralatan pertahanan dan keamanan dari hulu sampai hilir tetap dikontrol penuh oleh Kementerian Pertahanan. Semua nanti akan diatur teknisnya dalam aturan turunan seperti Perpres, PP atau Kepmenhan," ujarnya.

Perlu dipahami, kata Dahnil, perubahan industri pertahanan di UU Cipta Kerja sudah sesuai dengan instruksi presiden dalam HUT TNI ke-75. "Untuk menguasai lompatan teknologi terkini kita harus mengubah kebijakan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan," pungkasnya. (P-2)

BERITA TERKAIT