13 October 2020, 13:14 WIB

Enam Daerah Calon Tunggal, Pemilih Jangan Golput


Haryanto | Nusantara

GELARAN  pemilihan kepala daerah (pilkada) di 21 daerah di Jawa Tengah, ada enam kabupaten/ kota yang hanya diikuti satu pasangan calon. Enam daerah tersebut meliputi Kota Semarang, Wonosobo, Kebumen, Sragen, Grobogan, dan Boyolali. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat mengatakan dari enam paslon itu, lima di antaranya merupakan petahana. Yakni Kota Semarang, Sragen, Grobogan, Boyolali, dan Kebumen. Hanya Wonosobo yang bukan petahana. Pasangan Afif Nurhidayat- Muhammad Albar merupakan Ketua dan Wakil Ketua DPRD. Pasalnya petahana di daerah ini tidak mendapatkan rekomendasi dari partai politik.

Meskipun ada paslon yang melawan kotak kosong, Drajat meminta masyarakat menggunakan hak pilih. Pihaknya juga tidak mempersoalkan banyaknya daerah yang hanya diikuti satu paslon.

"Meskipun ada paslon tunggal, KPU tetap bekerja seperti biasanya," ujarnya, Selasa (13/10)

Saat waktu pencoblosan, masyarakat bisa memilih gambar paslon atau kolom kosong yang ada. Paslon tunggal di enam daerah di Jateng pada Pilkada 2020: yaitu Boyolali- Mohammad Said Hidayat- Wahyu Irawan (PDI Perjuangan). Grobogan paslon Sri Sumarni- Bambang Pujiyanto (PDIP, PKB, Gerindra, Hanura, PPP, PAN, PKS, Golkar, Demokrat). Kebumen paslon Arif Sugiyanto- Ristawati Purwaningsih (PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PKS, PPP, PAN, Demokrat).

Kemudian Kota Semarang paslon Hendrar Prihadi alias Hendi- Hevearita Gunaryanti Rahayu (PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PSI, Nasdem, PKS). Kabupaten Sragen paslon Kusdinar Untung Yuni Sukowati-Suroto (PDIP, PKB, Golkar, Nasdem, PAN) dan Kabupaten Wonosobo paslon Afif Nurhidayat- Muhammad Albar (PDIP, PKB, Golkar, Demokrat, Nasdem, PAN, Hanura).

Pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Teguh Yuwono mengatakan bahwa munculnya calon tunggal tidak terlepas dari ketokohan yang sudah sangat kuat, baik dari sisi jaringan politik maupun sumber daya ekonomi maupun modal sosial. Kedua, dilihat dari sisi parpol yang menjadi kendaraan utama untuk mendaftar Pilkada.

"Ini menunjukkan ketidakmampuan parpol untuk menghasilkan kader kepemimpinan yang cukup mumpuni di sebuah daerah. Sehingga partai meskipun berbeda ideologinya tapi mendukung calon yang sama itu kan aneh," jelasnya.

Namun,katanya,secara politik diatas kertas calon tunggal bisa saja kalah,lanjut dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Undip ini. Akan tetapi harus melihat konteks hostorinya yang dimaksud apakah ada persoalan diskualifikasi kampanye politik seperti kasus di Makassar.

"Tapi kalau di Jawa Tengah calon tunggal cukup kuat. Sebab tidak ada partai lain siap berkoalisi melawan dominasi  calon tunggal yang didukung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Jadi, soal calon tunggal ini harus dilihat kasus per kasus atau daerah per daerah. Tidak bisa dipukul rata karena yang terjadi di Jawa Tengah ini banyaknya calon tunggal memang karena kekuatan politik besar pengusungnya. Kedua dominannya partai dan keberhasilan calon yang bersangkutan," kata Teguh.

Dalam konteks seperti tu maka ,kasus kotak kosong harus dipahami daerah per daerah. Di Semarang misalnya, di samping partai yang kuat tapi juga calon yang diusung berhasil selama menjabat dalam menata kota. Khususnya Jawa Tengah sebagai tolok ukur pembangunan. Oleh karena itu kotak kosong di Semarang berbeda dengan Sragen atau Wonosobo.

"Jadi intinya kotak kosong bisa menang bisa kalah. Tergantung bagaimana situasi politik di daerah masing-masing sebagimana partai pengusung juga masyarakat. Karena kalau masyarakat ada ketidaksukaan terhadap calon itu bisa saja dia kalah. Kalau feeling di Jawa Tengah nampaknya terlau kuat calon tunggal. Sehingga tidak mudah untuk
mengalahkan itu karena para partai lain tidak cukup mampu mengalahkannya," lanjutnya.

Namun yang lebih penting,kata Teguh Yuwono memandang masyarakat yang punya hak pilih perlu menunjukkan nasionalisme dengan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS), 9 Desember 2020, meski hanya ada calon tunggal.

"Yang paling penting adalah menekan angka golput pada Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 dengan mendorong supaya orang punya komitmen bahwa kepemimpinan ini merupakan kebutuhan kita," katanya.

baca juga: KPU Ogan Ilir Diskualifikasi Paslon Ilyas-Endang

Sedangkan untuk menekan angka golput pada pilkada di 270 daerah, alumnus Flinders University Australia ini mengemukakan, memilih pemimpin adalah kebutuhan masyarakat. Kemudian berpartisipasi merupakan bagian dari nasionalisme.

"Jadi, tim sukses dan paslon, termasuk calon tunggal, saya kira sudah berjalan dengan maksimal. Justru yang harus didorong adalah kelompok-kelompok masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat supaya mengedukasi agar mereka hadir di TPS. Itu cara yang paling efektif," kata Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  Undip ini. (OL-3)

BERITA TERKAIT