13 October 2020, 06:48 WIB

Pemkab Brebes Terima Piagam Opini WTP dari Kemenkeu


Supardji Rasban | Nusantara

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Brebes Jawa Tengah, menerima piagam penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2019 dari Kementeian Keuangan (Kemenkeu). Piagam itu diserahkan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tegal, Fanny Fariyanto.

Piagam penghargaan dari pemerintah RI tersebut ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Perjuangan mencapai opini WTP sangatlah berat. Tanpa dukungan semua pihak tentu sulit untuk diraihnya," ujar Bupati Brebes Idza saat menerima piagam di Pendopo Bupati Brebes, Senin (12/10).

Baca juga: Ini Upaya Pemkab Kediri Tanggulangi Erupsi Gunung Api

Idza mengapresiasi jajaran Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) Pemkab Brebes dan masyarakat dalam upaya pencapaian opini WTP karena menunjukan bahwa sistem birokrasi di Pemkab Brebes telah mencapai good and clean governance.

Idza menyebut untuk mencapai opini WTP sangat berat karena harus melalui perjuangan panjang selama tujuh tahun. Prestasi WTP bukan tujuan akhir melainkan awal kerja untuk menuju lebih baik lagi.

"Karena telah menjadi kewajiban setiap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang terbaik. Dan mari kita pertahankan dan tingkatkan prestasi ini," ajak Idza.

Idza menekankan pentingnya ketelitian dan kematangan dalam setiap program kegiatan. Dari perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan anggaran sampai kepada pelaporannya harus transparan dan akuntabel.

"Jangan lupa mengacu pada ketentuan yang berlaku. Baik secara administrasi maupun teknis," ucapnya.

Kepala KPPN Tegal Fanny Fariyanto menyampaikan capaian penerimaan piagam Pernghargaan Opini WTP itu merupakan perjalanan panjang bukan hanya sekadar mengejar status opini WTP.

"Itu merupakan upaya kreatif membangun tata kelola keuangan secara baik. Brebes merupakan satu-stuanya Kabupaten di Jateng yang belum mampu
mencapai WTP. Namun akhirnya bisa diraih," terang Fanny.

Fanny menyebut, Opini WTP dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor sedangkan Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyusun konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. .

"Semakin banyak institusi atau daerah yang memperoleh predikat WTP maka laporan keuangan pusat dan daerah semakin akuntable," jelas Fanny.

Fanny menjelaskan, di tengah pandemi covid-19, satu-satunya yang bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia hanyalah pengeluaran pemerintah dan konsumsi masyrakat.

"Tidak bisa berharap banyak hanya pada sektor swasta," pungkasnya. (OL-1)

BERITA TERKAIT