13 October 2020, 06:06 WIB

DKI Investigasi Bencana Jagakarsa


Put/Hld/J-2 | Megapolitan

MUSIBAH banjir dan tanah longsor yang merenggut satu korban jiwa dan melukai dua warga di Jalan Damai, RT 004/02, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Sabtu (10/10) malam tengah diinvestigasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mencari fakta di lapangan, termasuk dugaan adanya pelanggaran hukum kasus tersebut.

Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Mataliti, kemarin, mengatakan instruksi untuk menginvestigasi bencana itu langsung datang dari Gubernur Anies Baswedan. Investigasi tersebut, terang dia, dilakukan oleh jajaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI.

Investigasi ini akan berproses cukup panjang dan memerlukan waktu yang tidak sebentar karena banyak pihak yang harus dimintai keterangan, termasuk pengembang. “Sekarang belum ada perkembangan,” kata Marullah.

Di sisi lain, Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan juga tengah berupaya melakukan pembersihan sisa-sisa longsoran dan membantu memperlancar aliran kali yang sebelumnya tertutup material longsoran. “Untuk saat ini Sudin SDA fokus membersihkan longsoran agar banjir tidak terjadi,” ujar dia.

Sebelumnya, pagar dinding pembatas Perumahan Melati Recidence yang terletak di Jalan Damai longsor dan menutup badan kali. Akibatnya, aliran air terbendung dan limpasan air membanjiri kawasan permukiman lain. Ratusan rumah warga pun terendam. Diduga, longsor terjadi akibat dinding pagar yang mengokupasi badan kali tidak dibangun dengan kukuh. Bongkar bangunan

Pengamat tata kota Nirwono Joga mendorong Pemprov DKI Jakarta memberikan sanksi tegas kepada pengembang dan pemilik bangunan yang melanggar aturan sempadan sungai. Ia meminta adanya sanksi pembongkaran karena pelanggaran ini menyebabkan penyempitan badan sungai. “Sanksi denda tidak berdam- pak pada perbaikan kapasitas sungai sehingga tak ada upaya penanganan banjir di sini,” tukasnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh, Pemprov DKI perlu melakukan evaluasi dan memastikan pihak pengembang mematuhi semua ketentuan sebelum mendirikan bangunan.

“Semestinya developer ini memperhatikan ketika mau membuat bangunan. Lalu pengecekan dari dinas yang mengeluarkan IMB dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan juga perlu karena di situ semua perizinannya,” pungkas Nova. (Put/Hld/J-2)

BERITA TERKAIT