13 October 2020, 03:10 WIB

Janji Kemudahan Berusaha dalam Omnibus Law Cipta Kerja


Karina Putri Dosen Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada | Opini

PENGESAHAN omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang disambut dengan aksi massa penolakan di berbagai daerah membuat masyarakat bertanya-tanya, apa sebenarnya isi dari undang-undang ini. Beragam informasi yang tersebar di media sosial (medsos) kemudian menjadi dasar respons masyarakat untuk ‘menolak’ UU yang ‘konon katanya’ mereduksi banyak hak yang telah diberikan pada pasal-pasal di dalam UU lain yang diubah dengan UUCK.

Konsep omnibus law merupakan sebuah konsep yang revolusioner dalam sejarah pembentukan peraturan perundang- undangan Indonesia. Hal ini mengingat pertama kalinya omnibus dilakukan di Indonesia pada UUCK. Konsep omnibus yang berarti satu untuk semua dalam sebuah undang-undang akan mengandung 2 atau lebih materi muatan yang berbeda. Hal tersebut sejalan dengan pengertian dalam Black’s Law Dictionary, ’for all; containing two or more independent matters’.


Usaha mikro dan kecil dalam omnibus Ciptaker

Dalam RUU (versi 905 halaman) Ciptaker (RUUCK) terdapat 186 pasal yang isinya tidak hanya berfokus mengatur seputar ketenagakerjaan yang marak pada thread social media, tetapi juga banyak hal lain yang terkandung di dalamnya sebagai upaya mewujudkan kemudahan berusaha bagi masyarakat, khususnya usaha mikro dan kecil. Kemudahan berusaha ini secara khusus diatur dalam Bab VI yang mengubah beberapa ketentuan dalam beberapa UU, salah satunya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Sebagai contoh, Pasal 109 UUCK, mengubah Pasal 7 UUPT sehingga sebuah perseroan langsung memperoleh status badan hukum setelah mendapatkan bukti pendaftaran, berbeda dengan sebelumnya yang harus menunggu pengesahan dari menteri. Kemudahan ini mempercepat proses perolehan status badan hukum yang kemudian diharapkan dapat menggugah para pengusaha untuk mendaftarkan perseroan mereka sehingga didapatkan data tentang perseroan.

Selanjutnya, khusus bagi usaha mikro dan kecil, syarat minimal pendirian dua orang juga dieliminasi sepanjang perseroan tersebut memenuhi persyaratan sebagai usaha mikro dan kecil. Namun, sayangnya, dalam UUCK tersebut perseroan usaha mikro dan kecil (UMK) tersebut diperlakukan sama dengan perseroan sesuai dengan UUPT.

Dalam perspektif hukum bisnis, ini memberikan pekerjaan rumah bagi pembuat UU untuk memitigasi konsekuensi dari pemberian status badan hukum pada perseroan UMK ini. Mengapa? Karena sebagai badan hukum, perseroan ini memiliki harta yang terpisah dari pendirinya dan sebagai pemegang saham, pendiri ini tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, termasuk kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki--yang notabene 100% (Pasal 153J RUUCK).

Mitigasi yang tidak dilakukan secara cermat dapat dijadikan sebuah pintu masuk untuk special purpose vehicle (SPV) pelepasan kewajiban pemegang saham atas segala kegiatan yang dilakukannya. Pasal ini dapat dijadikan tameng moral hazard pendiri untuk tidak bertanggung jawab atas tindakannya dan mengalihkan tanggung jawab pada perseroan yang ternyata dibentuk sebagai bumper tindakannya.

Kemudian dalam Pasal 153 E, diatur tentang pembatasan dalam membuat perseroan UMK ini, dengan 1 orang hanya dapat membuat 1 perseroan UMK. Namun, frasa ‘dalam 1 tahun’ yang mengikuti pembatasan tersebut menjadikan safety net perseroan UMK tidak dapat menjaga fi trahnya sebagai perusahaan rintisan yang diharapkan hanya bersifat sementara. Hal ini menjadi tidak efektif karena di tahun berikutnya akan dimungkinkan orang yang sama mendirikan perseroan baru, yang dikhawatirkan akan memberikan kepelikan jika terdapat kondisi bahwa orang tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya atas nama pribadi ataupun atas nama perseroan-perseroannya.

Pengaturan lebih lanjut terkait PT dengan pemegang saham ini perlu mendapat perhatian agar semangat kemudahan penciptaan lapangan pekerjaan tidak tergerus karena komplikasi dalam praktik.


The devil’s advocate

Perbedaan pendapat dalam menyikapi pengesahan RUUCK memerlukan kepala dingin dan hati yang hangat untuk selalu membuka ruang diskusi. Perlu dikedepankan sebuah sikap untuk dapat menggunakan apa yang dinamakan dengan devil’s advocate, yaitu argumen yang telah ada diuji atau dikritisi untuk mencari kelemahan atau celahnya. Devil’s advocate tidak ditujukan untuk berseberangan dengan argumen yang ada, tetapi untuk membuka ruang diskusi yang lebih detail. Dalam hal ini, UUCK merupakan sebuah proses besar, penolakan dan pembatalan tidak dikenal dalam konstitusi Indonesia sebagai upaya konstitusional untuk menyatakan ketidaksetujuan.

Tidak dapat dimungkiri, semangat progresivitas untuk mendukung kemudahan berusaha bagi masyarakat amat sangat kental dalam UUCK ini. Namun, sejauh apa UUCK dapat membantu realisasi janji dari apa yang tertulis dalam tujuan pembentukannya? Hemat penulis, sikap optimistis juga perlu dikedepankan dalam mengapresiasi upaya sinkronisasi peraturan perundang- undangan yang memiliki perbedaan karakter pengaturan yang terkadang tumpang-tindih dan saling bertentangan. Pun jika upaya tersebut masih jauh dari sempurna, setidaknya inventarisasi masalah yang menghambat penciptaan lapangan pekerjaan baru di Indonesia sudah mulai menunjukkan kejelasan.

Pembatalan dan penolakan hanya akan menghapus hal baik yang ada pada UUCK yang merupakan langkah berani pemerintah dalam rangka harmonisasi peraturan dan mengatasi kesengkarutan tumpang-tindih regulasi yang tidak jarang membuat kebingungan di masyarakat. Pembacaan cermat dari isi UUCK merupakan langkah awal untuk memahami isinya yang sangat progresif. Jika ada materi muatan yang mencederai rasa keadilan, terdapat upaya judicial review ke Mahkamah Konstitusi sebagai proses lanjutan sesuai dengan amanat konstitusi. Mari kita tunggu.

BERITA TERKAIT