12 October 2020, 15:42 WIB

Timpang, Kontribusi Sektor untuk Pajak dan PDB


M Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

REFORMASI perpajakan perlu dilakukan. Tujuannya mengoptimalisasi penerimaan perpajakan dan membuat pemerintah menelurkan insentif fiskal yang tepat guna. Diharapkan, reformasi itu akan berbuah pada peningkatan rasio pajak Indonesia.

“Ini harus dipikirkan pelan-pelan dan bersama. Tidak bisa kita katakan, nanti akan ketemu solusi sendiri, tidak mungkin. Harus reformasi sama sama. Harapannya, kalaupun di 2020 tax ratio tertekan cukup dalam, bisa pulih perlahan menuju 2021, 2022, dan seterusnya. Tax ratio harus meningkat,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu dalam diskusi virtual, Senin (12/10).

Dia bilang, setidaknya ada tiga hal utama yang menjadi alasan reformasi perpajakan perlu dilakukan sesegera mungkin. Salah satunya, ada ketimpangan kontribusi suatu sektor usaha terhadap penerimaan perpajakan dengan produk domestik bruto (PDB).

Sektor pertanian, kata Febrio, menjadi salah satu contoh sektor usaha yang timpang berkontribusi pada penerimaan perpajakan. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, pada 2019 kontribusi sektor pertanian kepada penerimaan perpajakan hanya 1,34%, lebih rendah dibanding kontribusinya pada PDB yang mencapai 13,3%.

Ketimpangan juga terjadi di sektor usaha realestat. Pada 2019, kontribusinya terhadap penerimaan perpajakan hanya 6,77%, lebih rendah dibanding kontribusinya terhadap PDB yang menacapai 14,1%.

Sektor usaha lain seperti perdagangan yang berkontribusi pada perpajakan sebesar 18,67% dan terhadap PDB 13,6%. Demikian halnya sektor industri manufaktur mencatatkan kontribusi pada perpajakan sebesar 27,4% dan kontribusi pada PDB 20,5%.

Padahal, idealnya kontribusi suatu sektor usaha terhadap perpajakan dan PDB harus seimbang. Bahkan bila kontribusinya terhadap perpajakan lebih besar daripada kontribusinya terhadap PDB akan berdampak signifikan pada kondisi keuangan negara.

“Di sinilah kalau kita ingin reformasi sektor perpajakan. Kontribusi sektoral harus dipelajari. Pertimbangkan apakah fair, apakah sesuatu yang harus diubah? Ini jadi bagian dari kebijakan reformasi perpajakan ke depan,” jelas Febrio. (OL-14)

BERITA TERKAIT