12 October 2020, 14:06 WIB

Pembahasan RUU Ciptaker Disebut Sudah Sesuai Aturan


Sri Utami | Politik dan Hukum

PEMBAHASAN RUU Cipta Kerja sejak awal telah melalui mekanisme sesuai dengan aturan dan bersifat terbuka atau dapat diakses oleh masyarakat.

Hal ini disampaikan anggota DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus yang mencoba meluruskan tudingan bahwa pihaknya menggodok RUU secara tidak transparan.

"Saya sebagai salah seorang anggota Panja RUU Omnibus Law Cipta Kerja perlu meluruskan dan melakukan klarifikasi terhadap masalah tersebut," ujar Guspardi.

RUU Cipta Kerja merupakan hak inisiatif pemerintah. Pemerintah mengirimkan surat kepada DPR pada 12 Februari 2020. Sesuai mekanisme yang berlaku, Bamus (Badan Musyawarah) DPR menugaskan Badan Legislasi (Baleg) untuk melakukan pembahasan terhadap RUU tersebut.

"Pada 20 April terbentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja dalam bentuk Omnibus Law. Pada saat itu resmi Panja melakukan pembahasan," tuturnya.

Sebelum Panja terbentuk, Pimpinan Baleg meminta kepada ketua kelompok fraksi (Kapoksi) untuk mengirimkan anggotanya guna dimasukan menjadi anggota Panja yang  bersifat proporsional sesuai jumlah anggota dari masing-masing kapoksi.

"Ketika akan dilakukan pembahasan hanya fraksi Demokrat yang tidak mau ikut dalam pembahasan dengan alasan pandemi covid-19. Tetapi menjelang akhir pembahasan, sekitar satu setengah bulan menjelang berakhir pembahasan mereka ikut terlibat terhadap pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah," ungkapnya.

Baca juga:  Pemerintah Tunggu Masukan PP Omnibus Law

Guspardi merinci langkah pertama yang dilaksanakan Panja dalam pembahasan RUU dengan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai lapisan masyarakat

Setelah RDPU dilaksanakan, Panja mengadakan rapat pembahasan RUU dengan pihak pemerintah. Kemudian, Pimpinan Panja meminta kepada fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk mengirimkan daftar inventaris masalah (DIM) kepada pimpinan Panja untuk dibahas, didiskusikan dan disinkronisasikan serta diambil kesepakatan dan keputusan oleh fraksi bersama pihak Pemerintah.

"DIM yang diputuskan satu demi satu tersebut tidak ada satupun yang dilakukan secara voting tetapi dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat," tukas Guspardi.

Pembahasan RUU Cipta Kerja pada umumnya dilakukan di Ruang Rapat Badan Legislasi DPR dan dilaksanakan pada siang hari. Pada masa reses, Panja juga melaksakan pembahasan RUU ini atas izin pimpinan DPR dan dibenarkan serta diatur dalam tata tertib.

"Perlu disampaikan, ada juga pembahasan dilaksanakan pada malam hari, selama 3 atau 4 hari dilakukan di hotel," pungkasnya.(OL-5).

BERITA TERKAIT