12 October 2020, 04:50 WIB

LPI Jadi Alternatif Pendanaan


M Ilham Ramadhan | Ekonomi

KEBERADAAN sovereign wealth fund atau lembaga pengelola investasi (LPI) diyakini dapat menjadi alternatif sumber pendanaan bagi proyek-proyek besar yang sedang dibangun di Indonesia.

Demikian dikemukan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad saat dimintai tanggapannya mengenai pembentukan SWF atau LPI.

"Sekarang memang SWF ini menjadi alternatif ketika ada kebutuhan yang terlihat bisa menarik investor masuk ke Indonesia," ujarnya saat dihubungi, kemarin.

Dengan begitu, kata Tauhid, sumber pendanaan nantinya tidak melulu berasal dari dan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Namun, pemerintah perlu membuat aturan lebih jelas mengenai fungsi SWF di Tanah Air.

Untuk diketahui, LPI merupakan salah satu lembaga baru yang akan dibentuk pemerintah sesuai dengan amanat yang ada dalam UU Cipta Kerja.

Dalam Pasal 165 ayat 2 UU Cipta Kerja disebutkan, pembentukan SWF dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai aset secara jangka panjang, dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan pemerintah sedang menyusun peraturan pemerintah (PP) yang terkait dengan pembentukan LPI tersebut. Dia mengatakan sumber modal awal dari LPI berasal dari aset negara, aset BUMN, dan sumber lainnya.

"Modal awalnya adalah terdiri dari kombinasi aset negara, aset BUMN, dan sumber lainnya. Sedang dibahas adalah ekuitas dana tunai bisa mencapai Rp30 triliun, BUMN, saham negara pada BUMN, dan piutang negara," imbuhnya dalam konferensi pers, Rabu (7/10).

Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengatakan dana kelolaan yang dimiliki LPI bisa menyami Temasek. Namun, itu bisa dilakukan bila seluruh BUMN melakukan initial public offering (IPO).

"Nilai US$480 miliar itu setara dengan Temasek di Singapura dan lebih dari Khazanah Nasional Berhad di Malaysia. Itu sekelasnya SWF Abu Dhabi, Abu Dhabi Investment Authority," kata Budi yang juga Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Masalah kelembagaan

Nantinya, LPI akan memiliki dewan pengawas yang terdiri atas menteri keuangan, menteri BUMN, dan tiga profesional serta dewan direktur yang akan dikonsulltasikan kepada presiden dan DPR. SWF juga akan memiliki dewan penasihat profesional independen yang mewakili mitra strategis.

Tauhid mengatakan permasalahan krusial dari rencana pembentukan LPI itu ada pada kelembagaan. Kementerian Keuangan sebagai pengawas LPI dinilai akan menimbulkan conflict of interest tinggi.

Seharusnya, LPI yang independen juga harus memiliki pengawas independen pula. Tujuannya menghindari konflik kepentingan di dalamnya.

"Ketika pemerintah sebagai pengawas, dia akan mencoba ini menjadi alternatif untuk penugasan dan LPI terpaksa harus membiayai. Padahal, dalam kacamata investasi, LPI punya kebebasan. Conflict of interest juga muncul ketika ada proyek pemerintah yang dibiayai itu tidak feasible. Ini berisiko," imbuh Tauhid. (Ant/E-1)

Di sisi lain, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan LPI nantinya akan mengelola dana investasi, yang salah satunya bisa digunakan untuk membangun ibu kota baru.

"Mereka akan melihat potensi investasi, salah satu di antaranya ibu kota baru. Begitu LPI atau SWF mengelola dana investasi yang masuk, mereka akan mencatatkan investasinya di BKPM yang mengelola perizinan investasi," tandasnya.

BERITA TERKAIT