12 October 2020, 04:30 WIB

Kementerian ATR/BPN Kejar Realisasi PTSL 2020


(Des/E-3) | Ekonomi

PROGRAM Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah berjalan sejak 2017. Dalam periode 2017 hingga 2019, PTSL mampu mendaftarkan sekitar 28 juta bidang tanah di
seluruh wilayah Indonesia.

Dimulai dengan target 5 juta bidang tanah pada 2017, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sukses melaksanakan perintah Presiden Joko
Widodo yang menginginkan percepatan pendaftaran tanah tanah milik masyarakat.

Sebagai informasi, produk yang dihasilkan melalui PTSL ada dua, yakni peta bidang tanah atau PBT serta sertifikat hak atas tanah atau SHAT.

Memasuki 2020, dunia mengalami pandemi covid-19. Target PTSL pun disesuaikan karena anggaran kegiatan PTSL digunakan untuk pencegahan penyebaran covid-19. Meski
demikian, jajaran Kementerian ATR/BPN tetap bekerja keras untuk menyelesaikan target yang telah ditentukan.

“Realisasi PTSL pada tahun ini sudah mencapai 86,2%,” ujar Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Suyus Windayana dilansir dari keterangan
resmi, Sabtu (10/10).

Target utama pelaksanaan PTSL ialah menghasilkan desa/kelurahan serta kota/kabupaten lengkap. Dalam paparannya, Dirjen PHPT mengungkapkan bahwa sudah 284 desa
dari 11 provinsi yang diusulkan menjadi desa/kelurahan lengkap.

“Proses untuk menetapkan desa/kelurahan lengkap adalah melalui validasi buku tanah. Validasi buku tanah dilakukan terhadap usulan desa/kelurahan lengkap yang buku tanahnya valid 98%,” sambungnya.

Lebih lanjut, terkait usulan desa/kelurahan lengkap, Direktorat Jenderal (Ditjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) mengusulkan 3 kabupaten/kota yang berstatus
desa/kelurahan lengkap.

Menurut Direktorat Jenderal Survei & Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR) R Adi Darmawan, ketiga daerah tersebut ialah Kota Batam, Kota Salatiga, serta Kabupaten
Klungkung.

“Kegiatan desa/kelurahan lengkap ini dibiayai DIPA Ditjen SPPR tahun 2020, sedangkan untuk lima wilayah kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta juga sudah berstatus kelurahan
lengkap dibiayai dengan anggaran daerah,” kata Adi.

Selain metode kerja, kesuksesan program PTSL juga didukung oleh peran aparatur sipil negara (ASN) Kementerian ATR/BPN serta surveyor kadaster berlisensi atau SKB.

Menurut Dirjen SPPR, jumlah ASN maupun SKB ialah 12.960 orang serta didukung juga oleh 181 kantor jasa surveyor kadaster berlisensi. (Des/E-3)

BERITA TERKAIT