12 October 2020, 04:04 WIB

Kasus Aktif Melandai, DKI Kembali PSBB Transisi


Put/Mir/X-7 | Megapolitan

KARENA adanya beberapa indokator yang menunjukkan pelambatan kenaikan kasus positif dan kasus aktif covid-19 di DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan mengurangi kebijakan rem darurat secara bertahap dan memasuki pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi pada 12-25 Oktober 2020.

Keputusan penerapan PSBB transisi disahkan melalui Keputusan Gubernur No 1020 Tahun 2020 yang ditandatangani pada 9 Oktober 2020.

“Keputusan ini berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta yang menunjukkan Jakarta juga sudah berada pada tingkat risiko sedang,” kata Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam keterangan resminya, kemarin.

Selain itu, lanjutnya, beberapa indikator, seperti laporan kasus harian, kasus kematian, tren kasus aktif, dan tingkat keterisian RS Rujukan covid-19 juga stabil.

Dalam pelaksanaan PSBB Transisi Jilid 2 itu, Anies kembali mengizinkan restoran dan kafe melayani makan di tempat (dine in) hingga pukul 21.00 WIB. Sementara layanan pesan antar diperbolehkan beroperasi selama 24 jam.

Tidak hanya itu, Anies juga memperbolehkan restoran dan kafe menyelenggarakan pertunjukan musik langsung (live music).

Namun begitu, Pemprov DKI belum berencana membuka pembelajaran tatap muka di sekolah dan masih melanjutkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama masa PSBB Transisi. “Sesuai dengan yang sudah diinformasikan bahwa ada sektor- sektor sudah dibuka kembali pada masa PSBB Transisi, tetapi sekolah tidak termasuk,” tegas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana.

Sementara itu, secara terpisah ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai pelonggaran PSBB yang dilakukan Pemprov DKI selama dua pekan ke depan tidak akan berpengaruh signifikan alias berdampak minim pada perekonomian.

Ia mengakui pelonggaran PSBB akan meningkatkan geliat ekonomi di DKI Jakarta, namun itu hanya bersifat jangka pendek. Sebab, potensi penyebaran virus kembali melebar. Hal tersebut nantinya akan berdampak pula pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan
perekonomian. “Saya kira belajar dari pengalaman PSBB transisi jilid pertama yang justru bermuara pada peningkatan kasus covid-19, pelonggaran PSBB yang sekarang bisa berakibat sama,” ujarnya saat dihubungi. (Put/Mir/X-7)

BERITA TERKAIT