11 October 2020, 11:18 WIB

Perhimpunan Dokter Gigi Juga Tolak Permenkes No 24 Tahun 2020


Basuki Eka Purnama | Humaniora

SEJAK bergulirnya penolakan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK/Permenkes) No 24 tahun 2020 dari Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) dan Majelis Pengembangan Profesi Kedokteran (MPPK) yang mewakili lebih dari 65 kolegium dan perhimpunan profesi kedokteran seluruh Indonesia, pekan ini, Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI), serta Ikatan-Ikatan Keahlian Dokter Gigi juga menyatakan menolak PMK tersebut.

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PDGI Hananto Seno mengatakan terbitnya Permenkes itu telah menimbulkan keresahan bukan hanya di organisasi profesi kedokteran lainnya namun juga di kalangan kedokteran gigi.

Baca juga: 120 Hotel Isolasi Mandiri Disiapkan di Sembilan Provinsi

"Hal ini karena dokter gigi/dokter gigi spesialis pada saat menegakan diagnosa maupun melakukan tindakan, membutuhkan pelayanan radiologi, bukan hanya dalam bentuk rujukan tetapi juga yang harus dilakukan langsung di tempat dokter gigi/dokter gigi spesialis itu sendiri. Misalnya, pada tindakan perawatan saluran akar," kata Hananto.

"Oleh sebab itu, para dokter gigi/dokter gigi spesialis pada saat pendidikan profesi sebelum berpraktik telah dibekali kompetensi terbatas di bidang radiologi. Terbitnya Permenkes ini jelas akan mengganggu layanan kedokteran gigi pada masyarakat," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua MKKGI Chiquita Prahasanti mengatakan, "Dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi adalah spesialis yang pendidikan maupun profesinya telah diakui pemerintah. Spesialis ini memiliki kompetensi memberikan pelayanan radiologi lanjut kedokteran gigi seperti Panoramic, Ceplalometri, dan Cone Beam Computed Tomography. Untuk itu, kami mohon agar spesialis radiologi kedokteran gigi turut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik agar supaya masyarakat dapat terlayani oleh tenaga yang memiliki kompetensi khusus."

Bersama dengan puluhan kolegium dan perhimpunan kedokteran lainnya di Indonesia, PB PDGI dan MKKGI meminta Menteri Kesehatan Republik Indonesia agar mengubah atau mencabut Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik yang menjadi keresahan/ kekacauan di bidang pelayanan kedokteran di Indonesia saat ini. (RO/OL-1)

BERITA TERKAIT