11 October 2020, 04:03 WIB

Kota Ramah HAM Dorong Kualitas Masyarakat


Ant/P-2 | Politik dan Hukum

PEMERINTAH terus menginisiasi program Kota Ramah Hak Asasi Manusia (HAM) untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat berdasarkan standar HAM.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan hal itu juga sebagai realisasi pengakuan, penghormatan, dan pemenuhan HAM masyarakat perkotaan oleh pemerintah daerah (pemda).

“Saya mengapresiasi kerja sama dan sinergi yang sangat konstruktif dan kolaboratif antara pemerintah, Komnas HAM, LSM di antaranya INFID, yang secara bersama-sama dengan Kantor Staf Presiden menjadi pemrakarsa Program Kabupaten dan Kota Ramah HAM,” ujar Moeldoko saat membuka Forum Kota HAM Sedunia ke-10 (World Human Right Cities Forum) 2020, sebagaimana siaran pers di Jakarta, Jumat (9/10).

Moeldoko mengatakan Program Kabupaten dan Kota Ramah HAM telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir dan akan terus dilaksanakan setiap tahun di masa mendatang.

Menurut Moeldoko, Presiden Joko Widodo pada pidato peringatan Hari HAM Internasional tahun 2015 telah menegaskan perlunya memperbanyak dan memperluas pelaksanaan Kota dan Kabupaten Ramah HAM, seperti Wonosobo dan Solo.

Berdasarkan prinsip tentang Kota Ramah HAM atau Human Rights City yang disepakati secara internasional, pada 2013 pemerintah telah menetapkan kebijakan Kabupaten dan Kota Peduli HAM. Hal ini sekaligus menunjukkan pergeseran paradigma kebijakan yang teknokratik menjadi kebijakan yang berbasis hak asasi.

Adopsi kerangka Kabupaten dan Kota Ramah Hak Asasi Manusia di Indonesia pertama kali dilakukan pada 2014 oleh Kabupaten Wonosobo. Pemda setempat menerapkan kebijakan daerah tentang perlindungan dan pemajuan hak pekerja migran, perempuan dan anak, penyandang disabilitas, dan perlindungan terhadap kaum minoritas agama.

Kini kota-kota lainnya yang ramah HAM bermunculan seperti Bojonegoro, Surakarta, Jember, Palu, Semarang, Salatiga, dan Banjarmasin sebagai penyelenggara Festival HAM Tahun 2020.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, setelah era reformasi, pemerintah Indonesia melakukan desentralisasi, yakni peraturan terdistribusikan dan kewenangan berada di pemda. Langkah itu berperan penting dalam mewujudkan kota ramah HAM.

“Forum Kota HAM merupakan inisiatif baik dalam mempromosikan HAM dari prinsip normatif menuju inisiatif dan praktik nyata dari negara sebagai the main duty bearer of righ dalam pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia,” ujar Taufan. (Ant/P-2)

BERITA TERKAIT