10 October 2020, 22:00 WIB

Pembawa Aspirasi yang Dimusuhi


Siska Fitriyanti, PNS di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan | Opini

BILA menyebut kata survei dan kuesioner, apa yang ada di benak Anda terhadap 2 kata ini? Pilkada? Tingkat kepuasan terhadap objek tertentu? Atau yang terpikir malah ... ah, malesin banget.

Menurut Wikipedia, survei adalah salah satu metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden (orang yang diberikan pertanyaan). Responden ini dianggap sebagai orang yang dapat mewakili kelompok atau populasi yang menjadi target survei. Alat bantu dalam survei yang lazim digunakan adalah kuesioner. Kuesioner ini berisi pertanyaan yang disusun dengan penuh pertimbangan dan alur logika, agar jawaban yang terhimpun nantinya dapat dianalisis dan menjawab tujuan dari diadakannya survei tersebut.

Kita ambil contoh ada survei yang berjudul Survei Kepuasan Warga Terhadap Pak RT, misalnya. Kenapa ada survei ini? Oh, Pak RW mau tahu kinerja Pak RT seperti apa dalam mengayomi warganya. Kalau warga ditanya langsung satu persatu akan memakan waktu cukup lama. Selain itu tingkat kejujurannya dipertanyakan. Karena manusia cenderung mengemukakan hal-hal yang positif saja saat ditanya langsung mengenai pendapatnya tentang seseorang. Karena itulah diperlukan survei dengan menyebarkan kuesioner. 

Ada yang offline/luring(kuesioner fisik dalam bentuk beberapa lembar kertas pertanyaan, terus dikumpulkan lagi beberapa hari kemudian), atau online/daring (berupa link yang disebarkan lewat WhatsApp Group (WAG) atau melalui media sosial lainnya). Isi pertanyaannya berkisar seperti apakah ada penarikan iuran bulanan, apakah kebersihan lingkungan dan keamanan terjaga,  apakah ada perselisihan warga, apakah warga senang dengan warna poskamling yang baru, dan sejenisnya.  

Intinya semua pertanyaan itu untuk menggambarkan tingkat kepuasan warga terhadap kinerja Pak RT. Kuesioner biasanya tidak menanyakan nama (bersifat anonim). Untuk data umum yang ditanyakan sekitar jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan sejenisnya. Jadi baik Pak RW sebagai tim survei maupun Pak RT sebagai topik survei tidak akan tahu siapa yang mengatakan apa.

Tapi bukan berarti kuesioner ini jadi fasilitas ghibah massal. Untuk kemudahan analisis, kuesioner selalu diusahakan dalam bentuk pertanyaan tertutup, artinya jawaban berupa beberapa pilihan yang telah ditentukan. Responden hanya perlu memilih yang sesuai/mendekati opininya. Pertanyaan terbuka (yang memerlukan jawaban berupa uraian) bisanya hanya di bagian saran dan harapan. Pada poin ini biasanya tidak masalah, karena yang namanya saran dan harapan biasanya positif, bukan?

Dari gambaran di atas, terlihat bahwa survei dan kuesioner ini penting dalam proses demokrasi dalam populasi yang jamak. Cara ini aman dalam artian responden bisa mengutarakan opini tanpa merasa takut menyinggung seseorang, dan pengelola survei juga dapat meminimalisir efek bias dan subjektif karena tidak mengetahui siapa respondennya. Dalam metode survei daring hal ini menjadi lebih dimudahkan lagi, karena tidak perlu bertatap muka, cukup buka link yang dikirimkan, jawab sekitar 10-15 menit, kirim, selesai. Selama punya kuota internet seharusnya hal ini semudah kita membuka media sosial dan stalking mantan pacar. Tetapi apakah kenyataannya seperti itu? Well…dari sini cerita derita dimulai.

Profesi saya adalah peneliti di ranah kebijakan pemerintah daerah. Dalam melakukan kegiatan penelitian, tidak jarang kami harus menggunakan metode survei. Permasalahannya adalah sulit mendapatkan responden. Kami seringnya menggunakan metode survei daring dengan kalimat pembuka membawa nama institusi, tujuan survei, mohon bantuan mengisi dan bla bla bla lainnya. Share link pertama biasanya adalah ke institusi kami sendiri, karena logikanya siapa lagi yang paling membantu selain keluarga dalam rumah sendiri? Dari beberapa kali survei diluncurkan, dapat dihitung dengan jari tangan siapa yang antusias dan tanpa paksaan langsung mengisi kuesioner tersebut. 

Berangkat dari sini, dimulailah perjalanan panjang mencari, meminta, dan memohon responden untuk mengisi kuesioner. Dari WAG satu ke WAG lainnya, kontak personal dengan kalimat pengantar yang berbeda tergantung sifat orang tersebut, dan sebagainya. Hal yang menarik adalah, bahkan di kalangan lembaga yang berkecimpung sebagai think thank pun, tingkat respon terhadap survei dan kuesioner masih rendah.

Inti cerita ini, tidak dipungkiri kesadaran masyarakat Indonesia (terjadi di banyak daerah) untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi masih sangat rendah. Bahwa masyarakat kita tidak teredukasi untuk antusias berkontribusi dan menyumbang pendapat dalam suatu hal, menjadi fakta tersendiri. Padahal hal ini dilakukan demi kemajuan bersama. Kalau masyarakatnya saja susah dimintai pendapat, bagaimana kita tahu mau dibawa ke mana arah kebijakan yang akan dilakukan? 

Kembali ke contoh Survei Warga Terhadap Kinerja Pak RT, kalau warganya emoh dimintai pendapat, ya jangan salahkan Pak RT dan Pak RW kalau tiba-tiba mencat jalanan komplek dengan warna ungu. Pak RT dan Pak RW mana tahu kalau ternyata warganya pengen warna abu-abu metalik, kan warga tidak bilang....
 

BERITA TERKAIT