10 October 2020, 12:15 WIB

Langgar Prokes, Paslon Terancam tidak Boleh Kampanye


Mediaindonesia.com | Nusantara

KETUA Bawaslu Banjarmasin, Muhammad Yasar, mengatakan, seluruh pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan melakukan rapat persiapan terkait sudah masuknya tahapan kampanye.

Ia mengatakan, pihaknya telah menerima mandat dari Bawaslu RI, untuk melakukan tindakan jika ada peserta pilkada yang melanggar protokol kesehatan saat kampanye. “Di sini penekanannya tentu terkait protokol kesehatan,” ucapnya.

Baca juga: Kalteng Siap Gelar Pilkada Serentak dan Ikuti Protokol Kesehatan

“Jika ada peserta Pilkada yang diduga melanggar protokol kesehatan,  petugas pengawas kecamatan bisa memberikan teguran, baik secara tertulis, atau membubarkan langsung kegiatan yang tidak mematuhi protokol kesehatan tersebut,” tegasnya.

Yasar juga menjelaskan, terkait pemetaan kerawanan yang kemungkinan bisa didapati adanya pelanggaran di tahapan kampanye ini. “Misalnya kampanye di media sosial, dan kampanye lain yang tentu tidak diperbolehkan, ini nanti tentunya akan diawasi oleh petugas pengawas kecamatan dan kelurahan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan, Erna Kaspyiah menyampaikan, jika ada paslon yang melaksanakan kampanye namun terdapat indikasi melanggar protokol kesehatan, Bawaslu bisa mengambil tindakan.

“Jika ada yang melanggar protokol kesehatan atau melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan, Bawaslu bisa mengambil tindakan, namun pertama harus diberikan teguran tertulis lebih dahulu,” ucap dia.

Namun menurutnya, peringatan tertulis tersebut hanya berdurasi satu jam. Apabila dalam satu jam tersebut peringatan tidak ditindak lanjuti oleh Paslon atau tim tersebut, bawaslu bisa membubarkan kegiatan tersebut.

“Kalau tidak ditanggapi, kita akan berkoordinasi dengan pihak keamanan, atau Satpol PP untuk bisa menghentikan kegiatan kampanye tersebut,” tuturnya.

Setelah itu, Bawaslu akan kembali mengkaji lagi, mengingat teguran yang dilayangkan tidak diindahkan. Maka, Bawaslu bisa memberikan rekomendasi ke KPU untuk meminta peserta pilkada tersebut diberikan sanksi tidak boleh berkampanye selama 3 hari.

“Bawaslu bisa mengirimkan rekomendasi ke KPU untuk meminta yang bersangkutan diberikan sanksi tidak diperbolehkan kampanye selama 3 hari, dengan metode yang sama,” tegasnya. (Ant/A-1)

BERITA TERKAIT