10 October 2020, 17:15 WIB

Kontestasi Pilkada Minus Visi Literasi


Moh Nur Nawawi, Founder Surenesia/Pembina SMK Suren Jember, Inisiator Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Edukasi dan Pengembangan Agribisnis | Opini

SUASANA semakin menghangat menjelang Pilkada Serentak 2020 yang tinggal menghitung hari, setelah para bakal calon kepala daerah telah disahkan KPU setempat untuk mengikuti kontestasi. Meskipun masih berada di situasi pandemi dan tren temuan kasus baru terjadi setiap hari, tidak juga menjadikan pilkada ini ditunda. Kita juga harus memahami pemilihan melanjutkan kontestasi mungkin dinilai lebih urgen saat ini. Tentunya hal itu sudah ada beragam kajian sebelum diputuskan, dan kita pun tidak perlu banyak berspekulasi.

Saat ini, adu gagasan para pasangan calon (paslon) kontestan pilkada terus digencarkan baik oleh partai pendukung, tim sukses, simpatisan maupun relawan. Banyak cara yang dilakukan para paslon, mulai dari rajin blusukan sampai ke gang-gang sempit perkampungan, bahkan semua itu sudah mulai walau belum ada jadwal kampanye resmi dari KPU. Termasuk memajang baliho-baliho berukuran raksasa di setiap persimpangan jalan, hingga memanfaatkan influenser di media sosial untuk menjangkau pemilih pemula serta kaum milenial yang jumlahnya sekitar 40%. Banyak janji-janji manis disebarkan.

Sebagai bagian dari warga negara dan pemilik hak suara tentunya saya merasa perlu melihat lebih detail visi misi kampanye mereka. Bagi saya, 9 Desember nanti bukan hanya sekadar menunaikan kewajiban untuk mencoblos, tetapi juga tentang kemampuan umat memilih pemimpin yang terbaik dan amanah. Itu karena kelak pilihan tersebut juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. Bagi saya dan harapan banyak pihak pilkada Desember nanti bukan sekadar memilih siapa, tapi lebih dari itu memilih ide/gagasan serta bagi masyarakat luas serta aktualisasi perubahan daerah yang lebih baik.

Bahan pertimbangan
Kaum muda khususnya hingga semua para pemegang hak pilih, harus mampu dan jeli melihat apa yang kandidat atau kontestan pilkada tawarkan. Mari coba kita memberikan catatan singkat tentang hal-hal yang menurut kita penting untuk menjadi bahan pertimbangan kaum dalam menentukan pilihan nanti; di antaranya yang jarang didengungkan atau diperioritaskan oleh para calon pemimpin peserta kontes pilkada.

Poin pertama, para peserta kontestasi pilkada masih lupa memperioritaskan literasi sebagai visi dan misi mereka. Jadi jangan heran jika dalam banyak hasil penelitian, bangsa kita selalu berada di nomor buncit jika bicara tentang kemampuan literasi. Tentu kita percaya bahwa penyebab ini semua karena banyak faktor. Selain diperlukan waktu yang cukup panjang untuk membongkar beragam miskonsepsi tentang literasi, sepertinya tak salah juga jika kita menyoroti tentang produk kebijakan yang dihasilkan oleh para penguasa. Mereka belum mendukung ekosistem peningkatan budaya literasi. Jika dari visi misi saja sudah tak pernah menyinggung literasi ya jangan harap kebijakannya nanti mampu menjawab persoalan-persoalan tersebut.

Mari sejenak kita lihat hasil riset dari Kemendikbud 2017 yang respondennya siswa-siswi sekolah dasar (SD) di Jawa Timur. Hasilnya, 71,35% kemampuan numerasi peserta didik sangat kurang, sebanyak 30,76% kemampuan membacanya sangat rendah dan 68,83% kemapuan literasi sains sangat kurang. Beberapa riset terhadap anak usia SMA saat mereka cukup menjawab 2 pertanyaan kunci; pertama tentang perasaan yang sering kali muncul saat mereka belajar di sekolah. Hasilnya 86% menyatakan merasa stres, 8% menyatakan senang dan 4% menyatakan tidak tahu. Kedua, tentang bakat mereka selama belajar di sekolah. Hasilnya, 92% siswa-siswa tidak menemukan bakatnya selama belajar di sekolah, 6% mengetahui bakatnya dan 2% tidak menjawab.

Belum lagi jika kita fokus untuk melihat bagaimana program-program pemerintah terkait peningkatan budaya literasi warga banyak yang tersendat-sendat, mulai dari produk kebijakan yang belum mengakomodir berbagai elemen, baik pemerintah, sekolah, keluarga dan masyarakat yang selama ini terlibat memberi kontribusi nyata bagi kemajuan literasi di lingkungannya.

Berbagai program pengembangan literasi yang digagas para pemimpin daerah patut terus kita evaluasi. Itu karena sebagian besar melihat upaya peningkatan literasi mulai dari pembiasaan hingga pada level pengembangan cenderung hanya bersifat artifisial. Bahkan lebih didominasi kegiatan yang sekadar seremonial sehingga belum menyentuh hal yang lebih kontekstual.

Coba kita bedah, soal akses saja misalnya, masih banyak sekolah negeri dan swasta kekurangan sumber belajar, baik buku maupun media yang menunjang proses belajar masyarakat. Apalagi kalau melihat komunitas seperti taman baca, rumah baca atau perpustakaan mini yang diprakarsai warga secara mandiri, belum sepenuhnya mendapat perhatian pemerintah. Apalagi kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang harusnya semua lini sudah mengarah ke digital, termasuk digitalisasi literasi. Bila bicara itu mungkin banyak daerah di negeri ini masih jauh tertinggal.

Ironisnya di negeri ini, di daerah-daerah literasi justru tidak tumbuh dan lahir dari gedung-gedung mewah dan bertingkat milik plat merah, tapi justru dari gang-gang kampung, musola-musola kecil hingga pekarangan rumah dan teras warga. Para pemiliknya merelakan tempat itu dijadikan rumah baca demi kepentingan warga, utamanya anak-anak. Mereka bekerja dengan kepedulian dan gotong-royong. Bahkan sebagian besar sumber belajar didapatkan dari iuran bareng dan donasi dari mereka yang peduli dan memahami pentingnya literasi. Tapi masih ada pemimpin dengan bangganya mengklaim keberhasilannya meningkatkan literasi daerah. Padahal mereka sendiri tak pernah mau berusaha turun tangan membantu para pejuang literasi.

Poin kedua, pemerataan pendidikan belum terjangkau sejauh jangkauan blusukan para calon pemimpin. Kalau mau jujur banyak para pemimpin apalagi calon pemimpin yang miskin data terkait data anak putus sekolah, atau desa yang minim sarana pendidikan layak. Gerakan–gerakan pengentasan anak putus sekolah justru banyak diinisiasi masyarakat dengan tenaga serta swadaya pendanaan yang mereka rogoh dari kantong pribadi. Banyak gerakan seperti ini tak dilirik para pemimpin. 

Gedung–gedung sekolah tinggi menjulang nan megah tak mampu dijadikan tumpuan harapan para anak anak dusun yang datang dari ekonomi lemah. Komersialisasi pendidikan harus jujur kita katakan keberadaannya. Banyak oknum yang merasa dekat dengan pemerintah memanfaatkan kedekatannya itu untuk kepentingan pribadi berdalih pengembangan pendidikan. Fakta selalu bercerita, masih banyak anak yang tak tersentuh oleh mereka.

Terlepas dari itu semua, harusnya masih ada asa di balik sinar pagi sang mentari. Masih ada harapan pada sebuah visi misi pemimpin yang mau menjadikan sektor ini sebagai ide besar pembangunan daerah berbasis sumber daya manusia. Ada segudang masalah yang jika kita mau duduk bersama, perlahan bisa diurai melalui kerja-kerja kolaborasi. Tentunya pemimpin dengan segala kewenangannya mampu menciptakan aturan serta kebijakan untuk permasalahan itu.

Poin ketiga, menghadapi era 4.0 digitalisasi hingga elektronikisasi di daerah, hanya gaung kebijakan serta pembangunan infrastruktur masih sebatas pembangunan fisik yang bersifat monumental semata. Semua belum mencakup pembangunan yang lebih komprehensif agar mampu menyiapkan SDM sebagai subyek serta infrastruktur digital yang bisa dinikmati semua khalayak. Minimnya literasi digital serta tidak adanya keberpihakan pemerintah daerah, tentu sulit untuk munumbuhkan digitalisasi literasi bagi masyarakat.

Banyak daerah yang sudah menggemborkan e-budgeting atau e-document, tapi belum menyiapkan sosialisasi serta infrastruktur yang mempermudahkan akses bagi masyarakat. Misalnya soal mengurus administrasi secara daring. Memang benar adanya layanan tersebut sudah siap dan sesuai semangat revolusi industri 4.0, tapi kemampuan literasi digital warga hanya 0.4. Pemimpin ke depan diharapkan lebih melek dengan digital tidak hanya jago berslogan digitalisasi semata.

Program digitalisasi di daerah tidak boleh hanya berhenti pada penyediaan layanan secara fisik semata. Seharusnya hal itu punya gairah untuk mencerdaskan warganya. Tidak cukup dengan adanya tulisan besar di papan atau gapura kantor desa, adanya wifi gratis (meski kadang dikunci), taman bermain anak (kadang lokasinya di pojokan dan sempit) dan sebagainya. Sebagian besar hanya tentang pembangunan fisik. Padahal salah satu aspek penting dari digitalisasi suatu daerah adalah menumbuhkan partisipasi warga dalam pembangunan di desa. Untuk itu, mengelola SDM adalah prioritas dan tidak bisa ditawar jika ingin sebuah desa mengalami kemajuan yang progesif dan masif.

Pembangunan serta penyediaan ribuan titik wifi misalnya, mampukah secara signifikan memperbaiki prestasi dan memperbaiki kualitas akhlak anak-anak dan pemuda di desa? Nah, para kontestan pilkada harus memahami itu, tidak cuma menebar jargon semata.
 

BERITA TERKAIT