10 October 2020, 16:00 WIB

Penanganan Covid-19, Citizen Engagement atau Citizen War?


Alexander Arie, Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Indonesia | Opini

DATA digital 2020 Indonesia menyebut bahwa 160 juta jiwa penduduk menjadi pengguna aktif media sosial, dengan lebih dari 50% pengguna aktif di Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan YouTube. Mengingat jumlah pengguna yang besar, maka potensi interaksinya tentu juga masif.

Pandemi covid-19 telah menjadi permasalahan dunia. Media sosial kemudian menjadi salah satu metode yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sosialisasi, mulai dari data jumlah kasus, adaptasi kebiasaan baru, hingga hal-hal lain yang relevan. Ketika perkembangan jumlah kasus belum menunjukkan tanda-tanda melandai, belakangan muncul permasalahan baru yaitu meningkatnya keraguan publik pada covid-19 maupun pada adanya upaya 'mengcovidkan pasien'. Hal itu berkembang dalam diskurus di linimasa.

Ketika masyarakat mulai gamang pada permasalahan yang jelas-jelas ada di depan mata, berbagai tindakan pencegahan seperti physical distancing, penggunaan masker, hingga test and tracing akan menjadi tidak maksimal. 

Engagement di akun medsos
Dua instansi yang berperan penting dalam hal ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Baik BNPB dan Kemenkes RI secara rutin memberikan update melalui media sosial. Di sisi lain, unggahan tersebut menjadi etalase komentar-komentar yang tidak sejalan dengan arahan pemerintah.

Pemutakhiran data kasus covid-19 di laman Facebook Kemenkes RI per 4 Oktober 2020, misalnya, mendapat 75 ribu like dalam berbagai bentuk serta lebih dari 1.700 komentar hingga 6 jam periode tayangnya. Hal yang menarik dari unggahan tersebut adalah ketika ada komentar positif dengan muatan ajakan untuk berpikir positif serta pernyataan bahwa tenaga medis sudah berusaha semaksimal mungkin, justru mendapat engagement  (tingkat interaksi terhadap konten di media sosial yang dikelola) dengan sentimen berkebalikan.

Bahkan, komentar-komentar pada reply yang ada cenderung mengarah pada perundungan terhadap pendapat positif tersebut. Kondisinya menjadi menarik karena silang pendapat tersebut terjadi pada laman resmi media sosial pemerintah. Pada titik inilah, media sosial pemerintah seolah-olah menjadi etalase dari pendapat yang kontraproduktif terhadap penanggulangan pandemi yang terjadi.

Penggunaan media sosial oleh pemerintah sendiri, dalam pandangan Ines Mergel (2013) disebut sebagai Government 2.0. Terminologi Government 2.0 merupakan buah pikir Williams D Eggers (2005) untuk mendeskripsikan teknologi yang tidak tampak, namun tanpa disadari dapat mengubah kebiasaan pemerintah. Dalam perkembangannya, hadir pula Gohar Feroz Khan yang memperkenalkan teori pemanfaatan Government 2.0 menuju social media based government (SMBG).

Penguatan Government 2.0
Dalam persepektif Government 2.0, publikasi yang dilakukan pemerintah melalui media sosial sebagai pemutakhiran terkait covid-19 selama ini merupakan level pertama, yaitu sosialisasi informasi. Mengingat perkembangan yang terjadi, sesungguhnya dibutuhkan penguatan pada level kedua yaitu kolaborasi sosial.

Khan dalam Social Media for Government (2017) menyebut bahwa kolaborasi sosial merupakan suatu konsep penggunaan kekuatan kolaborasi media sosial untuk mengangkat kecerdasan kolektif dari masyarakat. Konsep penggunaan e-government tidak lagi sebatas government to citizen (G2C) melainkan juga citizen to government (C2G). 

Komentar yang muncul pada unggahan media sosial pemerintah tanpa memandang muatannya dapat dipandang sebagai bentuk citizen engagement. Banyak pakar sepakat bahwa citizen engagement adalah elemen penting implementasi Government 2.0. Lebih lanjut, citizen engagement sendiri merupakan salah satu elemen penting dalam new public service (NPS) yang merupakan perkembangan paradigma administrasi publik.

Citizen engagement dalam periode krisis merupakan hal krusial untuk menciptakan pemahaman yang baik di masyarakat sehingga dapat mereduksi kepanikan maupun ketakutan yang mungkin timbul. Muaranya adalah kemampuan masyarakat untuk memahami maksud dari sosialisasi pemerintah dan memiliki ketahanan diri dalam merespons krisis. Pada saat yang sama, pemerintah juga harus meningkatkan kapabilitasnya dalam mengelola informasi dan menyediakannya kepada publik.

Citizen engagement menurut konsep NPS dapat dipandang sebagai sekadar right, hadir sebagai wujud demokrasi. Akan tetapi, Denhardt dan Denhardt (2015) menyebut bahwa hendaknya citizen engagement diberdayakan secara smart, sehingga mampu mendorong pencapaian tujuan pemerintah.

Satu hal yang pasti, ada tendensi ketika media sosial pemerintah justru menjadi tempat citizen war dengan hadirnya silang pendapat di kolom komentar— yang bahkan sebagian di antaranya mengarah pada perundungan. Pada saat yang sama, kondisi tersebut memperlihatkan potensi engagement yang bisa dikembangkan menjadi strategi komunikasi Government 2.0 yang lebih optimal sehingga penanggulangan covid-19 dapat didukung oleh sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia.
 

BERITA TERKAIT