10 October 2020, 05:50 WIB

Harus Ada Masterplan Pengendalian Banjir Terbaru


Hilda Julaika | Fokus

PANITIA Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki masterplan terbaru dalam pengendalian banjir di masa pandemi covid-19.

Menurut anggota Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan, masterplan ini perlu diperbarui seiring dengan adanya hasil studi terbaru dalam penanganan banjir ini.

Sejauh ini Pemprov DKI Jakarta baru merencanakan pembangunan dua floodway, yaitu Kanal Banjir Barat (KBB) dan Kanal Banjir Timur (KBT) sebagai masterplan yang telah diberikan sebelumnya.

"Tentu masterplan penanganan banjir juga terus di-update seharusnya karena secara akademis dan kebijakan kalau masih menggunakan masterplan itu sudah lama," kata Manuara, Rabu (7/10).

Sementara itu, Ketua Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, dinas sumber daya air (SDA) mengakui tidak dapat mengeksekusi sejumlah kegiatan penanganan banjir hingga di penghujung 2020 ini. Penyebabnya, anggaran yang semula diproyeksikan untuk penanganan banjir, terpaksa dialihkan untuk penanganan atas dampak pandemi covid-19.

Ia pun menilai Pemprov DKI Jakarta sebetulnya sudah memberikan sejumlah inventarisasi masalah. Namun, yang perlu difokuskan kembali terkait dengan saluran pembuangan yang tersumbat.

"Populasi sampah sering menumpuk di hilir, jadinya saluran air berjalan tidak lancar akibat terhambat sampah. Hal tersebut tidak bisa hanya dengan membersihkan sampah yang tersumbat, tetapi perlu membangun kesadaran warga terkait dengan tertib membuang sampah," ungkapnya.

Selain itu, pembuangan limbah ke sungai juga menjadi salah satu penyebab saluran pembuangan tersumbat. Pihak Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta pun mengatakan sudah menginventarisasi semua masalah banjir di Jakarta.

Walaupun demikian, Zita mendorong dinas SDA agar memberikan kelengkapan data anggaran tersebut di rapat kerja selanjutnya, agar Pansus dapat memberikan rekomendasi yang objektif untuk penanganan banjir DKI Jakarta.

"Kami membutuhkan itu supaya bisa melihat secara objektif bagaimana kerja yang sudah direncanakan, apa saja yang belum dikerjakan tahun ini sehingga bisa dilaksanakan pada 2021," kata Zita.

Terpisah, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemprov DKI Jakarta tidak hanya melibatkan dinas SDA dalam penanganan banjir, tetapi juga turut melibatkan dinas lingkungan hidup dan dinas Bina Marga. Pelibatan dinas Bina Marga lantaran diketahui genangan air yang menyebabkan banjir ini diakibatkan adanya pembangunan trotoar.

"Karena ternyata banyak genangan air diakibatkan pembangunan trotoar itu kenapa saya minta Bina Marga dilibatkan," mintanya.

Ida melihat masih ada waktu untuk segera mengantisipasi terjadinya banjir yang lebih parah. Meskipun dirinya tidak menampik Pemprov DKI Jakarta agak terlambat dalam mengantisipasi. "Jadi masih ada waktu meskipun musim hujan sudah mulai datang. Saya berharap puncaknya musim hujan, DKI Jakarta ini ada pengurangan banjir," pungkasnya.

 

Fokus ke pekerjaan rutin

Pengamat kebijakan publik Nirwono Joga mengatakan Pemprov DKI Jakarta cukup fokus pada aktivitas antisipasi banjir yang bersifat pekerjaan rutin. Pasalnya, akibat ada pandemi covid-19, sebagian besar anggaran DKI Jakarta dialihkan untuk penanggulangan covid-19.

Adapun beberapa pekerjaan rutin yang harus dilakukan Dinas SDA DKI Jakarta berupa pengerukan sungai dan waduk untuk meningkatkan kapasitas daya tampung bertambah, membersihkan seluruh saluran air dari sampah dan endapan lumpur, serta memetakan kawasan yang rawan banjir untuk mempersiapkan antisipasi evakuasi jika terjadi banjir.

Adapun target peningkatan kapasitas sungai/waduk yang mencapai 20% per tahun tidak tercapai karena Pemprov DKI Jakarta mengaku hanya mampu meningkatkan kapasitas 11% hingga akhir tahun ini. "Target peningkatan kapasitas harusnya lebih signifikan, misalnya per tahun 20% sehingga pada tahun ke-5 bisa mencapai 100%," kata Nirwono.

Selanjutnya, saluran air harus terbebas dari jaringan utilitas kabel dan pipa yang tumpang-tindih sehingga harus ditata ulang Pemprov DKI Jakarta. Misalnya, sebelah kiri khusus untuk jalur kabel listrik-telepon-serat optik, dan sebelah kanan khusus untuk jalur pipa air bersih-gas-limbah. Dengan begitu, yang bagian tengah bisa khusus untuk saluran air.

"Yang ketiga, tentunya saluran air harus terhubung ke tempat-tempat penampung air, seperti danau atau waduk terdekat," tambah Nirwono.

Menurut dia, meskipun tahun ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus memfokuskan diri pada penanggulangan covid-19, pada tahun depan Anies sudah harus mencicil pekerjaan terkait dengan antisipasi banjir ini.

Di antaranya, pembenahan sungai berupa naturalisasi atau normalisasi sungai. Termasuk di dalamnya melakukan relokasi permukiman di bantaran kali, revitalisasi situ/danau/embung/waduk. Selain itu, terus melakukan rehabilitasi saluran air dan memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH) untuk daerah resapan air.

"Idealnya seperti yang saya sebutkan PR di atas tadi yang harus dilakukan Pemda DKI Jakarta, tetapi karena kondisi pandemi begini, tidak banyak pilihan. Dampaknya warga yang langganan banjir pasti akan kebanjiran lagi. Mereka harus disiapkan tempat evakuasi yang sesuai dengan protokol kesehatan," tutupnya. (J-1)

BERITA TERKAIT