10 October 2020, 04:40 WIB

Narasi Baru Jakarta


Abdillah Marzuqi | Weekend

Jakarta menjadi rumah untuk semua. Beragam etnik, agama, bahasa, dan budaya yang ada di Indonesia berbaur di atas tanah yang tak bertambah. Padahal ruang di atasnya selalu mengembang dan membesar untuk menampung segala macam beda. Saling berimpit dan bersinggungan menjadi tak terelakkan.

Untuk itu pula buku Sudah Senja di Jakarta. Ideologi, Kebijakan Publik, Politik, dan Ruang Ibu Kota menjadi layak dibahas.

Bermula dari paparan historis tentang Sunda Kelapa yang berubah menjadi ibu kota negara. Hikmat Budiman, sebagai editor, memberi selayang pandang untuk mengantarkan pembaca pada tulisan dari para penulis lainnnya di buku ini.

Ia sengaja memberi landasan pada pembaca dengan tajuk khusus; Jakarta; Narasi Identitas Nasional, Modernitas, dan Ibu Kota Baru. Hikmat memberikan semacam benang merah atau konsep payung untuk menyusuri bagian lanjutan.

Jakarta pasca-Soeharto memang tidak lagi sepenuhnya terkungkung oleh visi dan ideologi pemimpin nasional. Dalam mengelola wilayahnya, Gubernur Jakarta kini relatif independen terhadap presiden karena ia dipilih langsung oleh rakyat. Namun, di sisi lain, ia juga tidak lagi memiliki keleluasaan menuliskan visi yang jauh ke depan karena posisinya akan dievaluasi setiap lima tahun oleh publik pemilih.

Boleh jadi itulah salah satu penjelas mengapa Gubernur DKI Anies Baswedan terkesan lebih berorientasi memelihara dukungan politik pemilihnya daripada membangun Jakarta menjadi kota yang lebih baik. Hasilnya, Jakarta mungkin saja menjadi lebih fotogenik untuk dipampang di media sosial. Namun, di balik itu hampir tidak ada visi besar, baik bagi bangsa maupun bagi dunia. Problem-problem ikutan yang tidak bisa diselesaikan oleh Soekarno dan Soeharto juga terus menjadi beban Jakarta sampai hari ini, seperti kemiskin­an, ketimpangan, dan masalah sosial lain.

Buku ini memang tidak akan terlalu banyak membahas rencana pemindahan ibu kota, tetapi banyak berkutat dengan Jakarta sebagai ibu kota saat ini. Jakarta sekarang adalah pelajaran yang tepat untuk dijadikan landasan bagi pembangunan ibu kota baru, meski tidak semua dari Jakarta yang bisa dibawa ke ibu kota impian.

Terkait dengan ibu kota baru, Hikmat menulis, ‘Yang tidak kalah pentingnya adalah narasi apa yang akan dikembangkan pemerintah tentang ibu kota baru tersebut. Narasi Sukarno tentang Jakarta adalah semangat dekolonialisasi, pembangunan bangsa dan identitas nasional. Suharto menganggap persoalan pembentukan bangsa sudah selesai (yang terbukti keliru), dan mengubah narasi tentang Jakarta dengan pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan upaya mengejar ketertinggalan dari negeri-negeri Eropa Barat dan Amerika Utara. Kebutuhan akan lahirnya narasi baru ini menjadi penting dalam kaitannya dengan upaya membentuk ulang pemahaman seluruh rakyat atas peran, fungsi, dan status sebuah pusat baru pemerintahan Indonesia’ (hlm 80-81).

Sudah menjadi rahasia bersama bahwa ada gejala polarisasi atau pembelahan warga Jakarta. Hal itu memuncak pada Pilkada 2017. Bahkan hingga sekarang masih ada anggapan Gubernur Anies masih berada di bawah bayang-bayang gubernur sebelumnya.

‘Sampai hampir tiga tahun umur kekuasaannya sebagai Gubernur Jakarta, Anies mungkin salah satu dari tidak banyak, kalau bukan satu-satunya, gubernur yang tidak mampu melepaskan diri dari bayang-bayang sosok gubernur pendahulunya’ (hlm 70).

Pada poin itu, Afrimadona berfokus untuk membahas kaitan antara ideologi dan kebijakan publik. Ia memeriksa konsistensi ideologis antara pilihan politik dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah DKI hingga ia sampai pada kesimpulan, ‘Meskipun ada pembilahan ideologis berbasis tokoh, ideologi dari para pemilih ini tidak memainkan peran signifikan dalam menentukan dukungan atas kebijakan gubernur mereka’ (hlm 136).

Tujuh penulis

Dalam buku ini ada 7 penulis terlibat. Selain nama di atas, masih ada Hartanto Rosojati, Jefri Adriansyah, Nona Evita, Nurul Fatin Afifah, dan Rafif Pamenang Imawan. Masing-masing punya titik tekan berbeda.

Hartanto Rosojati dalam Reklamasi, dan Cerita-Cerita Lain tentang Politik dan Siasat Ruang di Jakarta, mencoba menyusuri salah satu pulau hasil reklamasi bernama Pantai Maju, sebelumnya Pulau D. Pulau itu ada dalam pusaran riuh dan berbuihnya janji politik Anies Baswedan untuk menghentikannya. Proyek reklamasi Teluk Jakarta yang banyak mendapat penolakan dari berbagai kalangan itu akhirnya tetap saja berjalan.

Rosojati menampilkan beberapa potret kehidupan warga Jakarta. Ia juga menemukan keragaman warga yang terlihat hidup harmonis, tapi di lokasi yang sama juga jelas terlihat batas-batas kelas sosial tetap dipelihara.

Rosojati kemudian bergerak melingkar ke belakang dari apa yang tampak di permukaan dan dari sana mencoba membaca tafsir-tafsir tentang politik ruang dan simbolisme kota. Dari balik proyek-proyek gigantik pembangunan fisik di setiap sudut Jakarta, ia menemukan kampung-kampung kumuh tetap lestari dalam kemiskinan dan para pejabat terus sibuk menjalangkan simbol-simbol kekuasaannya masing-masing. Reklamasi telah menjadi komoditas politik belaka sehingga harapan masyarakat nelayan untuk hidup lebih baik di era gubernur baru sangat mungkin hanva akan berhenti sebagai harapan.

Rosojati menulis Pulau Maju adalah potret pembangunan yang sangat modern. Namun, di balik itu, kita bisa melihat rezim-rezim penguasa pemerintahan yang pola pikirnya tidak pernah beranjak maju, dan visinya tentang pembangunan sudah karatan oleh keharusan zaman baru.

“Mereka sibuk mendirikan gedung-gedung untuk memperkukuh statusnya sebagai pe­nguasa tertinggi atas ruang-ruang yang ada, sambil pada saat yang sama mempertontonkan inkompetensinya dalam mengatasi masalah-masalah kesulitan hidup warga’ (hlm 185).

Pada akhirnya buku ini akan membawa pada pemahaman bahwa meskipun pasti sangat sulit, bahkan mungkin hampir mustahil bagi sebagian orang untuk meninggalkannya, Jakarta harus dibebaskan dari beban yang melampaui kapasitasnya.

‘Karena kesalahan kita semua, Jakarta kini hanya menjadi lahan yang paling mahal untuk menuju Istana Negara melalui pemilu, dan memperkaya diri baik melalui upaya yang legal maupun melalui korupsi’ (hlm 94).

Dengan segala kecamuk persoalan bersilang-tindih tersebut, Jakarta yang sudah lama menanggungkan ledakan jumlah penduduk, dekomposisi lingkungan hidup, banjir, macet, kebakaran rumah, kriminalitas, dan kemiskinan, serta korupsi, memang sudah semestinya segera diselamatkan. (M-4)

BERITA TERKAIT