09 October 2020, 16:50 WIB

Tokoh Harus Beri Contoh Baik bukan Memprovokasi Massa


Antara | Politik dan Hukum

PAKAR psikologi politik Prof Dr Hamdi Muluk MSi mengharapkan seorang tokoh harusnya memberikan contoh yang baik, bukan malah melakukan provokasi terhadap massa dengan menyebar hoaks.

"Kita berharap tokoh-tokoh ini bersikap seperti negarawan, memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat, mementingkan negara dulu. Kalau dia sendiri tukang kompor ya repot, apalagi 'follower'-nya banyak, umatnya banyak,” ujar Hamdi di Jakarta, Jumat (9/10)

Apalagi, kata Hamdi, provokasi ini biasanya terkait dengan dua hal utama, yakni hoaks atau 'fake news', kemudian dilanjutkan ke teori konspirasi.

Menurut dia, berita-berita bohong ini adalah yang paling sering, baru kemudian teori konspirasi, jika keduanya digabungkan untuk kemudian digiring ke arah provokasi. Dia menuturkan bahwa masyarakat harusnya disadarkan, diajak diajak untuk berpikir cerdas agar tidak cepat percaya hoaks, tidak cepat percaya teori-teori konspirasi. Ia mengingatkan pentingnya mengecek dulu kebenaran dari berita-berita yang ada, karena dengan teknologi sekarang hal tersebut bisa dimuat degan mudah.

 


Baca juga:  Otto Hasibuan Terpilih Jadi Ketua Umum Peradi 2020-2025

 

"Bisa saja itu diedit sedikit-sedikit kemudian dimasukkan ke grup WA, ke medsos. Covid sekarang juga gitu, anjuran pemerintah untuk pakai masker dan jaga jarak mereka malah bilang ’Covid itu tidak ada, konspirasi, akal-akalan China dan Yahudi biar kita wajib vaksin’, katanya. Kan seperti itu berita yang beredar," ujar Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) itu.

Untuk itu, dia menyarankan agar informasi yang ada itu diimbangi untuk menangkalnya.

Karena itu, Koordinator Program Master dan Doktoral di Fakultas Psikologi UI ini menyarankan bahwa literasi digital penting untuk dilakukan dini, sejak dari TK.

Karena, katanya, media sosial ini sangat susah sekali dikontrol jika dibandingkan dengan media-media yang lain. Karena sekarang medan pertempurannya ialah di internet, di media sosial.

"Kominfo, Badan Siber, BNPT, polisi dan badan-badan keamanan itu harus melakukan monitoring dan sebisa mungkin ditangkal meskipun memang sulit. karena memang ini tantangan-nya sekarang. Nah, Kominfo dan Badan Siber perlu untuk memantau ini, mana yang perlu dimatikan dan seterusnya," tutur dia. (OL-15)

BERITA TERKAIT