09 October 2020, 12:35 WIB

Belum Semua Calon Kepala Daerah Laporkan Dana Awal Kampanye


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

BELUM semua calon kepala daerah menyetorkan laporan awal dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari hasil evaluasi Pelaksanaan Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), yang dikutip pada Jumat (9/10), diketahui baru 729 dari 743 pasangan calon kepala daerah yang sudah menyerahkan LADK. 

Selain itu, ada calon kepala daerah yang melaporkan penerimaan LADK sebesar Rp 100.000. Calon kepala daerah itu antara lain calon bupati Kepulauan Konawe yakni pasangan Musdar dan Ilham Jaya serta calon perseorangan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan yaitu Maslin Pulungan dan Fery Andika Dalimunthe.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menuturkan banyaknya paslon yang melaporkan dana kampanye seadanya merupakan  praktik yang berulang. Padahal seharusnya LADK yang merupakan dana awal pilkada dibuka secara transparan kepada publik.

"Sehingga publik tahu dari mana saja sumber awal dana kampanye," ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (9/10).

Baca juga : Kejagung Dalami Rekomendasi Ombudsman soal Djoker dan Pinangki

Ninis, panggilan Khoirunnisa, lebih jauh menuturkan dalam mendorong transparansi dan kepatuhan paslon melaporkan dana kampanye, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa melakukan pengawasan dan pengecekan apakah dana tersebut sesuai dengan fakta di lapangan.

LADK, ujar Ninis, dapat dianggap sebagai indikator awal untuk melihat kejujuran partai politik. "Jika paslon terbuka dan transparan dengan LADK maka bisa terhindar dari praktik yang ilegal," ucapnya.

KPU juga saat ini tengah mempersiapkan pelaksaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang akan dibagi menjadi  3 gelombang. Laporan audit dana kampanye oleh KPU, berlangsung pada 25 September 2020 hingga 25 Desember 2020. (P-5)

BERITA TERKAIT