09 October 2020, 03:05 WIB

Anomali PPh Orang Pribadi


Haryo Kuncoro Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi, Alumnus PPs UGM Yogyakarta | Opini

DI tengah perekonomian yang lesu terdampak pagebluk corona virus disease 2019 (covid-19), penerimaan negara dari pos pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) mencatatkan realisasi yang positif. Sepanjang Januari- Agustus 2020, jenis pajak ini menjadi andalan pemerintah di saat yang lain kontraksi.

Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dirilis akhir September 2020 mencatat penerimaan PPh OP menembus Rp 9,12 triliun. Angka tersebut tumbuh 2,46% secara tahunan sekaligus menempatkan PPh OP sebagai satu-satunya penerimaan per jenis pajak yang masih tumbuh positif.

Kecenderungan di atas tentu saja menjadi berita gembira. Kenaikan penerimaan PPh OP merupakan buah dari kepatuhan wajib pajak (WP) OP dalam membayar pajak. Tesis itu didukung fakta bahwa pantulan balik (rebound) PPh OP di kuartal kedua 2020 terjadi pada saat tarif PPh OP tidak dipangkas.

Diperinci lebih jauh, penerimaan PPh OP dari karyawan (payroll tax) dengan basis pajak upah/gaji masih lebih tinggi dibandingkan dengan PPh OP non-karyawan (dengan basis pendapatan dari usaha mandiri) yang potensi terpapar pandemi covid-19 lebih besar. Artinya, individu berpenghasilan ajeg mulai taat membayar pajak.

Namun, fenomena di atas juga bisa dipandang sebaliknya. Kenaikan penerimaan PPh OP bisa jadi semu lantaran ada pergeseran tenggat pembayaran PPh Tahunan. Selain itu, WP OP tidak banyak yang memanfaatkan insentif pajak seperti halnya PPh Badan. Sehingga, wajar saja apabila setoran PPh OP naik.

Dugaan penurunan pendapatan WP bisa dikompensasi oleh kepatuhan WP juga masih bisa diperdebatkan. Pada kenyataannya, jumlah WP OP yang sudah lapor sampai kuartal kedua 2020 mencapai 11,5 juta orang. Dengan demikian, kenaikan kepatuhan WP belum sebanding dengan kenaikan jumlah WP.

Dengan pendapatan masyarakat yang tertekan, WP OP yang sebelumnya membayar PPh dengan tarif tertinggi 30% akan ‘turun kelas’ ke tarif 25% atau tarif di bawahnya lagi. Oleh karena itu, kenaikan jumlah WP dan ‘penurunan’ tarif – alih-alih kepatuhan WP–yang mendorong pertumbuhan positif penerimaan PPh OP.

Cara pandang mana pun yang dipakai, kenaikan penerimaan PPh OP menyisakan beberapa persoalan mendasar, yang perlu diwaspadai dalam jangka menengah-panjang. Sebuah anomali besar, di saat pendapatan masyarakat tengah mengalami tekanan berat, penerimaan PPh OP semestinya juga menurun, alih-alih menaik.

‘Turun kelas’-nya pembayaran tarif PPh OP secara tidak langsung menunjukkan pengurangan beban yang ditanggung WP. Sehingga, nominal PPh OP yang dibayarkan juga menyusut. Sebaliknya, dalam kasus pendapatan WP meningkat, tarif pajak yang harus ditanggung WP dengan sendirinya akan menyesuaikan.

Dengan lain perkataan, insentif perpajakan secara implisit sudah tertanam dalam sistem tarif PPh OP yang progresif. Secara simetris, tarif PPh OP yang progresif sejatinya terkandung pula fungsi stabilisasi automatis, guna mengimbangi fluktuasi ekonomi melalui operasi normal tanpa upaya ekstra. Intinya, fungsi stabilisasi otomatis tidak bekerja.

Tidak bekerjanya mekanisme stabilisasi otomatis sistem perpajakan, mendorong pemerintah hanya mengandalkan kebijakan dadakan (diskresi) untuk mengonter konjungtur ekonomi. Penggunaan kebijakan diskresi ditengarai sebagai penyebab utama stimulus fi skal menjadi sangat mahal (Dolls, Fuest, dan Peichl, 2012).

Sebagai contoh, paket stimulus fiskal selama krisis finansial global 2009 mencapai Rp73,2 triliun atau 1,5% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, biaya penanggulangan dampak krisis covid-19 lewat program pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp695 triliun atau setara dengan 4,2% dari PDB.

Belum lagi ongkos krisis moneter 1997/1998 yang mencapai 60% dari PDB. Kebijakan diskresi fiskal semacam ini tidaklah keliru. Hanya, implementasi kebijakan diskresi yang pada awalnya ditujukan untuk stabilisasi bisa berisiko memberikan efek destabilisasi pada perekonomian (Debrun dan Kapoor, 2010).


Materi pembelajaran

Dengan konfi gurasi problematika di atas, anomali penerimaan PPh OP selama masa pandemi covid-19, tidak semestinya diartikan bahwa penerimaan PPh OP harus diturun kan. Sebaliknya, anomali kenaikan penerimaan PPh OP justru menjadi materi pembelajaran bagi reformasi struktur penerimaan PPh di Tanah Air.

Struktur penerimaan negara cenderung masih bergantung pada PPh Badan dan pajak pertambahan nilai (PPN). Penerimaan negara yang terkonsentrasi pada WP Badan sangat berisiko. Kalau kinerja badan usaha sedang menurun, atau tengah mengalami masalah finansial, niscaya akan berdampak langsung pada penerimaan negara.

Kontribusi PPN dalam penerimaan negara juga perlu dicermati. PPN ialah jenis pajak tidak langsung dalam arti pembayar pajak bisa menggeserkan beban pajaknya kepada pihak lain. Ringkasnya, PPN memiliki efek pada sebaran beban pajak (tax burden), yang kemudian berdampak pada distribusi pendapatan.

Tuntutan agar PPh OP menjadi tumpuan penerimaan pajak secara praktik juga terjustifikasi. Komparasi secara internasional menyimpulkan perolehan PPh OP lebih dominan daripada PPh Badan dan PPN. Lagi pula, negara dengan perolehan PPh OP yang kuat juga tangguh dalam mengimplementasikan kebijakan fi skal (IMF, 2020).

Alhasil, optimalisasi pajak menjadi kata kuncinya. Hal ini penting mengingat Indonesia ke depan sudah masuk fase bonus demografi , serta, memiliki tingkat pertumbuhan kelas menengah yang tinggi. Potensi ekonomi golongan menengah ini secara fi skal cukup andal untuk menopang penerimaan PPh OP.

Dengan alur ini, pengembangan basis data perpajakan menjadi titik sentral. Salah satu faktor pendorong kepatuhan WP dalam menunaikan kewajiban fiskal di negara yang menganut self assessment, seperti Indonesia, ialah ketersediaan data yang valid. Basis data yang valid menutup kemungkinan penghindaran pajak.

Lebih lanjut, penegakan hukum juga menjadi determinan yang tidak boleh dikesampingkan. Penegakan hukum sangat vital untuk membayar lunas kepercayaan pembayar pajak yang taat. Sekaligus, menjadi terapi kejut (shock therapy) setelah semua pendekatan edukatif-persuasif telah ditempuh.

Dengan beberapa reformasi perpajakan di atas, penerimaan PPh OP niscaya relatif kebal terhadap kondisi perekonomian. Kenaikan semu dan anomali penerimaan PPh OP tidak bakalan terjadi lagi di masa datang. Pada akhirnya, predikat PPh OP sebagai instrumen stabilisasi automatis pun akan melekat berkelanjutan. Bukan begitu?

BERITA TERKAIT