08 October 2020, 20:34 WIB

Gubernur Kalbar Desak Jokowi Terbitkan Perppu Cabut Omnibus Law


Ferdian Ananda Majni | Politik dan Hukum

PENGESAHAN omnibus law UU Cipta Kerja yang berdampak pada masifnya aksi demonstrasi berujung ricuh di berbagai daerah. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyampaikam desakan terhadap Presiden Jokowi agar segera menerbitkan Perppu mencabut UU tersebut.

"Assalamualaikum, selamat sore, saya Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dengan ini mohon kepada presiden untuk secepatnya mengeluarkan Perppu yang menyatakan mencabut omnibus law Undang-Undang Cipta kerja," kata Sutarmidji dalam akun media sosial Kamis (8/10)

Permintaan pria yang akrab disapa Bang Midji itu, berdasarkan pertentangan yang ditimbulkan setelah DPR secara mendadak mengesahkan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

"Demi terhindarnya pertentangan di masyarakat dan tidak mustahil semakin meluas," sebutnya.

Baca juga: Ridwan Kamil Surati Jokowi Menolak Omnibus Law

Menurutnya, undang-undang yang baik seharusnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Sementara itu, Pemerintah tidak akan menerbitkan peraturan presiden pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan Undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika ada pihak yang merasa keberatan, ada jalur uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

"Pemerintah tidak mempertimbangkan opsi perppu. Yang mungkin diambil saat ini yaitu jalur konstitusional. Bagi yang keberatan, silakan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Nanti hasilnya apa, pemerintah akan mengikuti," ujar Tenaga Ahli Utama Staf Khusus Presiden Donny Gahral Adian kepada wartawan, Kamis (8/10).

Saat ini, ia menambahkan, pemerintah sedang fokus untuk menyelesaikan berbagai peraturan turunan agar UU Cipta Kerja bisa segera diimplementasikan di lapangan."Pasti akan segera diselesaikan karena kita ingin iklim investasi segera membaik dan menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh rakyat," tuturnya. (OL-4)

BERITA TERKAIT