08 October 2020, 18:55 WIB

Tidak Ada Perppu Batalkan UU Cipta Kerja


Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum

PEMERINTAH tidak akan menerbitkan peraturan presiden pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan Undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika ada pihak yang merasa keberatan, ada jalur uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

"Pemerintah tidak mempertimbangkan opsi perppu. Yang mungkin diambil saat ini yaitu jalur konstitusional. Bagi yang keberatan, silakan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Nanti hasilnya apa, pemerintah akan mengikuti," ujar Tenaga Ahli Utama Staf Khusus Presiden Donny Gahral Adian kepada wartawan, Kamis (8/10).

Saat ini, ia menambahkan, pemerintah sedang fokus untuk menyelesaikan berbagai peraturan turunan agar UU Cipta Kerja bisa segera diimplementasikan di lapangan.

"Pasti akan segera diselesaikan karena kita ingin iklim investasi segera membaik dan menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh rakyat," tuturnya. (OL-14)

BERITA TERKAIT