08 October 2020, 16:20 WIB

Muhammadiyah Desak Pemerintah Pakai Pendekatan Dialog


Emir Chairullah | Politik dan Hukum

PENGURUS Pusat Muhammadiyah meminta pemerintah tidak menggunakan pendekatan kekuasaan dalam menangani aksi demonstrasi yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja.

Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyebutkan, pemerintah seharusnya lebih memahami suasana psikologis dan kekecewaan sebagian masyarakat akibat pemberlakuan UU tersebut.

“Perlu dialog dengan elemen masyarakat, terutama dengan yang berkeberatan. Pemerintah hendaknya tidak menggunakan pendekatan kekuasaan semata-mata,” katanya dalam keterangan persnya, Kamis.

Mu'ti menyebutkan, dirinya khawatir gelombang penolakan dan pembangkangan akan semakin meluas apabila pemerintah masih menggunakan pendekatan kekuasaan.

Apalagi saat ini, tambahnya, Indonesia sedang mengalami pandemi covid-19 yang berpotensi menimbulkan penularan dari kerumunan massa. “Dalam situasi pandemi Covid-19 ini sangat beresiko kalau aksi massa terus terjadi,” ujarnya.

Terkait dengan poin UU Cipta Kerja, Mu’ti menyebutkan, pihaknya masih akan mempelajari UU Cipta Kerja setelah secara resmi diundangkan oleh pemerintah. Muhammadiyah akan melakukan judicial review apabila terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD 1945 dan ada kerugian konstitusional akibat pelaksanaan suatu undang-undang. “Muhammadiyah masih wait and see,” pungkasnya. (Che)

BERITA TERKAIT