08 October 2020, 12:00 WIB

ESDM Dukung Skema KPBU dalam Pembangunan Jaringan Gas


Insi Nantika Jelita | Ekonomi

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana akan menerapkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam menyelesaikan target pembangunan jaringan gas kota (jargas) sebanyak 4 juta sambungan rumah tangga (SR).

Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis, Yudho Dwinanda Priaadi, mengungkapkan skema tersebut diharapkan bisa mengatasi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menekan impor LPG.

Baca juga: MIND ID Resmi Kuasai 20% Saham Vale

"Ada masalah ketahanan energi kalau kita terlalu tergantung pada impor sebab sebagian besar LPG diimpor dan LPG 3 kg juga disubsidi. Untuk itu, perlu dilakukan diversifikasi energi melalui jargas KPBU ini," ujar Yudho dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (8/10).

Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Alimuddin Baso, memaparkan sesuai data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), subsidi LPG terus mengalami peningkatan. Tahun 2016, subsidi LPG sebesar Rp24,94 triliun, meningkat menjadi Rp38,76 triliun pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp58,14 triliun. Pada tahun 2019, subsidi LPG tercatat Rp54,15 trilliun.

"Sangat besar sekali nilai subsidi LPG tersebut. Maka pilihan kita saat ini melakukan transformasi melalui akselerasi pembangunan jargas," kata Alimuddin

Rencana itu, sebutnya, didukung oleh Pemerintah Daerah. Contohnya, dari Pemerintah Kota Batam yang mengusulkan pembangunan jargas agar menggandeng sektor properti terutama pengembang perumahan. Pejabat Sementara Walikota Batam Syamsul Bahrum mengatakan di tingkat hilir atau konsumen pemakai menyambut program tersebut.

"Gas ini mudah digunakan, aman, murah dan ready to use," ujar Syamsul.

Baca juga: Promo Besar-besaran Gojek di 43 Ribu Outlet Resto

Pengembangan jargas di kota Batam, sambung Syamsul, dinilai cocok karena kawasan itu tidak hanya terkenal sebagai kota industri, tetapi juga banyak dibangun perumahan. Bahkan, ia mengusulkan agar dikeluarkan aturan untuk mewajibkan pengembang membangun jargas.

"Kalau perlu kita buat aturan supaya wajib sekian persen perumahan-perumahan yang akan dibangun, harus memiliki fasilitas gas. Ini akan menjadi sarana promosi mereka juga," pungkas Syamsul. (OL-6)

BERITA TERKAIT