08 October 2020, 05:10 WIB

UU Sisdiknas Jadi Acuan Klaster di UU Cipta Kerja


Bay/Aiw/H-1 | Humaniora

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan meminta publik tidak khawatir terkait dengan masuknya klaster pendidikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Dikti) masih menjadi acuan untuk UU Cipta Kerja.

“Adapun perizinan pendirian sa­tuan pendidikan tetap berpedoman kepada ketentuan yang diatur di dalam UU Sisdiknas, UU Dikti, UU pemerintah daerah juga masih berlaku dan menjadi acuan untuk UU Ciptaker,” ujar Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud Evy Mulyani, kemarin.

Beleid yang menjadi polemik stakeholder pendidikan ialah Paragraf 12 pada Pasal 65 yang mengatur per­izinan berusaha di sektor pendidikan yang dimasukkan dengan 15 sektor yang ada di undang-undang itu. Evy menjelaskan izin pendirian satuan pendidikan bakal dikawal lewat per­aturan pemerintah (PP) dan dipastikan tetap berprinsip nirlaba.

Hal itu senada dengan penjelasan anggota Panja DPR tentang UU Cipta Kerja, Ferdiansyah, kepada wartawan, kemarin. Menurut dia, pihaknya telah mencabut klaster yang membahas pendidikan dari UU Cipta Kerja mencakup UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Pendidikan Tinggi, UU Pendidikan Kedokteran, UU Guru dan Dosen, serta UU Pemajuan Kebudayaan.

“Kami DPR RI juga tidak mau memberikan cek kosong kepada pemerintah karena itu kita semua harus mengawal rancangan peraturan pemerintah dalam menjabarkan undang-undang ini khususnya dalam pemberian perizinan agar tidak melenceng dari UU tentang pendidikan lainnya,” tegasnya.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mempertanyakan konsistensi DPR RI dalam merumuskan UU Cipta Kerja. Dia mengaku kecewa karena sebelumnya Komisi X DPR RI dan pemerintah menyatakan pasal pendidikan telah dikeluarkan semuanya dari RUU Cipta Kerja.

“Saya heran. Kok bisa sebelumnya Komisi X DPR RI menyimpulkan bahwa seluruh pasal pendidikan di UU Cipta Kerja dicabut, begitu juga versi pemerintah?” ujar Cecep kepada Media Indonesia. (Bay/Aiw/H-1)

BERITA TERKAIT