07 October 2020, 20:10 WIB

Warga Sumut Diminta Waspadai Hoax Omnibus Law


Yoseph Pencawan | Nusantara

PEMERINTAH Provinsi Sumatera Utara meminta warganya untuk tidak terprovokasi informasi-informasi yang menyesatkan mengenai isi dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah (Ijeck) berharap warganya lebih dewasa dalam menanggapi hal-hal yang belum tentu menjadi  kebenaran dari UU tersebut.

"Ada isu-isu berkembang di masyarakat yang belum tentu kebenarannya, terutama isu ketidakberpihakan pemerintah kepada pekerja," ujar Ijeck, Rabu (7/10).

Seperti diketahui, pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020 telah memicu berbagai penolakan hingga demo yang melibatkan banyak massa dan berakhir ricuh.

Ijeck tidak ingin hal tersebut terjadi di Sumut, terutama di masa pandemi Covid-19. Dan bila terjadi hal-hal yang tidak dinginkan, maka kerugian ada di masyarakat Sumut sendiri.

Dia juga meminta kalangan buruh dan pekerja di Sumut untuk bersikap tenang dan melihat perkembangan penerapan UU ini. Jika tidak demikian, maka dapat terjadi kondisi yang dapat mengakibatkan keengganan investor masuk ke Sumut, yakni gangguan keamanan.

"Pekerja juga akan mendapat kerugian (bila situasi tidak kondusif), kesulitan lapangan kerja karena investor enggan masuk ke Indonesia atau Sumatra Utara," imbuhnya

Padahal Omnibus Law Cipta Kerja salah satu tujuannya adalah untuk menarik investor ke Indonesia, sehingga bisa membuka lapangan kerja lebih banyak.

Ijeck kembali mengimbau warganya agar waspada dan tidak terprovokasi pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil kesempatan di tengah situasi seperti saat ini. Apaladi saat ini Tanah Air sedang didera pandemi Covid-19 yang mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi.

Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut Harianto Butarbutar mengungkapkan pihaknya mencatat sedikitnya ada 12 hoaks atau informasi bohong yang sedang berkembang di masyarakat terkait Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR RI.

Yaitu hilangnya pesangon, dihapusnya upah minimum, upah dihitung per jam, hak cuti hilang dan tidak ada kompensasi, outsourching berlaku seumur hidup. Kemudian tidak ada status karyawan tetap, perusahaan bisa mem-PHK kapan saja secara sepihak serta hilangnya jaminan sosial dan kesejahteraan.

Informasi bohong lain adalah semua karyawan berstatus tenaga kerja harian, tenaga kerja asing bebas masuk, buruh dilarang protes (ancaman PHK), serta libur hari raya hanya tanggal merah dan tidak ada penambahan.

"Dibilang pesangon tidak ada, upah diturunkan ini kan sudah tidak benar, tidak ada satupun dari 12 hoaks itu yang benar. Jadi bersabar saja, jangan pula ikut-ikutan memanaskan suasana, padahal tidak tahu isi dari Omnibus Law itu sendiri, tegasnya.

Dia menjelaskan, sesungguhnya pesangon tetap dibayar maksimal 25 kali gaji dengan skema pembayaran 19 kali oleh perusahaan dan enam kali oleh pemerintah. Masalah pesangon ini diatur pada Pasal 156 UU Cipta Kerja.

Begitu juga dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMSK). Pasal 88C ayat 1 UU Cipta Kerja tertulis Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.

Kemudian pada pasal dua menyebutkan Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Begitu juga dengan isu upah dihitung perjam. Padahal di UU Cipta Kerja tetap menggunakan upah minimum.

Dan mengenai hilangnya hak cuti, pada pasal 79 ayat (5) menyebutkan perusahaan dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama. Sedangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur cuti panjang diberikan 1 bulan pada tahun ke-7 dan 1 bulan pada tahun ke-8.

"Jadi sekali lagi kami tegaskan, bahwa informasi hoaks tentang Omnibus Law Cipta Kerja yang berkembang di masyarakat itu sama sekali tidak benar," ujar Harianto.

Terpisah, Ketua FSPMI Sumut Willy Agus Utomo mengatakan, UU Omnibus law cipta kerja terkesan dipaksakan karena merampas hak buruh secara terang terangan. UU Cipta Kerja dinilainya aturan yang sangat tidak memanusiakan kaum buruh, bahkan merupakan UU terburuk yang ada di dunia.

"Setelah zaman Belanda, hak normatif buruh terus ditingkatkan, justru di era presiden Jokowi hak buruh dikebiri terang-terangan, bahkan dihapus nama UU Ketenagakerjaan menjadi Cipta Kerja,

Menurut Willy, UU Cipta Kerja sama dengan UU Pengusaha. Dengan UU ini, menurutnya upah akan menjadi murah dan pesangon dikurangi sangat jauh bahkan bisa dikatakan sulit mendapatkannya lagi. Kemudian outsourcing kontrak kerja bisa menjadi seumur hidup.

"Itu artinya, UU tersebut melegalkan perbudakan, sanksi pidana ketenagakerjaan dihilangkan, tenaga Kerja Asing bebas masuk dan lain lain," imbuhnya.

Karena itu, dia menegaskan FSPMI Sumut akan tetap terus berjuang menolak UU Cipta Kerja sampai kapanpun dan akan terus melakukan upaya hukum dengan menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi melalui Judicial Rivew dan aksi buruh. (OL-13)

BERITA TERKAIT