07 October 2020, 19:40 WIB

Pembelajaran Demokrasi di Tengah Pandemi


Raja H Napitupulu, Konsultan Komunikasi Publik Independen Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan UGM | Opini

HARUS diakui, tidak ada negara di dunia yang siap menghadapi serangan virus korona. Penyebarannya yang sangat cepat dan masif, membuat World Health Organization (WHO) menetapkannya sebagai pandemi Covid-19. Meski demikian, perjalanan waktu mendorong setiap negara beradaptasi melakukan terobosan-terobosan penting guna memangkas penyebaran virus itu. 

Indonesia menjadi salah satu negara yang berjuang mengendalikan covid-19 melalui berbagai kebijakan dan kolaborasi berbagai pihak, dengan dana penanganan sebesar Rp405,1 triliun. Tekad pemerintah jelas yaitu menangani dan mengendalikan penyebaran virus ini sekaligus berupaya menggerakkan perekonomian. Namun fakta mencatat penambahan kasus harian pasien terkonfirmasi positif yang diumumkan pemerintah terus bertambah. 

Kini, upaya pengendalian covid-19 semakin berat, di tengah rencana pemerintah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020. Pada saat itu pilkada akan digelar serentak di 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Sebagian kalangan- seperti Ketua MPR RI, Muhammadiyah- meminta pemerintah mengundurkan pelaksanaan  agar mata rantai penyebaran covid-19 dapat diputus total. 

Pasalnya saat Pilkada Serentak dipastikan banyak orang akan berkumpul menggunakan hak pilihnya, sehingga potensi penyebaran covid-19 bisa melonjak tajam. Jika diasumsikan, pada 1 daerah Pilkada terdapat sedikitnya 100 orang yang berpotensi terinfeksi sebagai orang tanpa gejala (OTG), pilkada nanti kemungkinan menciptakan klaster baru sebanyak 27 ribu kasus covid-19 baru. Angka yang sangat menakutkan, apalagi jika OTG itu bersentuhan dengan orang lain.

Sementara itu, sebagian kalangan -termasuk pemerintah- tetap kekeuh akan melaksanakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020, bermodal Rp20 triliun. Guna mengantisipasi penyebaran covid-19, pemerintah menerbitkan kebijakan agar setiap partai politik (parpol) peserta pilkada itu memastikan agar setiap kontestan mematuhi protokol kesehatan. Bahkan beberapa parpol akan memberikan sanksi pada anggotanya jika kedapatan tidak mematuhi protokol kesehatan. Tujuannya, agar pilkada sukses terlaksana sekaligus kepentingan rakyat diutamakan.

Proses pembelajaran
Nicholas Xenos (Xenos, N., 2015) memaknai demokrasi sebagai perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana pihak-pihak tertentu memperoleh kekuasaan dalam memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Kepentingan rakyat menjadi tujuan yang diperjuangkan. Benarkah demikian?

Filsuf ternama, Plato (428-348 SM) pernah mengatakan negara demokrasi adalah negara yang meletakkan kedaulatan tertinggi pada rakyat, karenanya bukanlah negara ideal. Melalui sistem demokrasi, setiap orang dengan bebas dapat menyatakan pendapatnya sehingga pada saat yang sama justru menentang hak dan kewajiban orang lain. Hak orang lain untuk didengarkan menjadi terabaikan saat orang yang satu menyatakan pendapatnya untuk didengarkan. Meski bagian dari hak seseorang, tetapi sikap mendengarkan bukanlah pilihan. Kebebasan berpendapat kini melampaui batas kewajaran bahkan cenderung tanpa aturan main yang jelas.

Berkaca dari kondisi ini, agaknya pendulum demokrasi Indonesia mulai bergeser kearah demokrasi yang dimaksud Plato. Kelompok yang satu merasa bebas menyatakan pendapatnya dibanding kelompok lainnya. Demi meraih perhatian publik, beragam upaya dilakukan dalam kerangka kebebasan berpendapat. Tak jarang penghasutan terhadap kelompok tertentu, penyebaran berita bohong (hoaks) dan narasi penyebab kebencian serta perpecahan di antara masyarakat, terus menguat. 

Semangat untuk mendengarkan pendapat pihak lain, terhalang oleh keinginan menyatakan pendapat. Pembelajaran demokrasi yang mendukung semangat persatuan dan kesatuan, semakin buram bahkan nyaris tak terlihat. Pada bagian, acapkali media diperhadapkan pada situasi sulit seolah harus memakan buah simalakama, meski saat yang sama berperan sebagai salah satu pilar demokrasi. Pada tahap ini, narasi quo vadis demokrasi Indonesia agaknya perlu dikumandangkan.

Warisan prinsip hidup
Guna mendukung dan menyukseskan pesta demokrasi serentak itu, pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan dan perangkat pendukungnya terus dimutakhirkan. Adu ide dan argumentasi para calon kepala daerah seharusnya menjadi media pembelajaran publik untuk menentukan pilihannya. Karena itu, cara-cara unfair harus diabaikan, guna mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya.

Tentang hal ini, salah seorang begawan jurnalistik sohor Jakob Oetama (almarhum) memberikan beberapa pembelajaran penting. Berkat kepiawaiannya, Jakob mampu mengemas kritik konstruktif dalam narasi tulisan sehingga dapat menyampaikan pemikirannya secara santun. Bahkan di mata Presiden Joko Widodo, Jakob merupakan sosok adaptif yang selalu terbuka terhadap perubahan, dan diibaratkan seperti mercu suar yang memancarkan cahaya dalam kegelapan agar kapal di laut tidak tersesat. Ia dinilai mampu memahami permasalahan terhadap suatu tema, serta menyampaikannya secara elegan namun efektif melakukan perubahan sesuai harapan. Satu lagi tokoh pers sohor lainnya adalah Surya Paloh, namun waktu masih terus mengujinya hingga pada saatnya nanti.

Sikap senada juga tampaknya pernah dilakoni Abraham Lincoln. Sejarah Amerika Serikat mencatat, pascamenang pada pemilihan Presiden Amerika 1860, Lincoln mengundang beberapa orang yang dianggap berpotensi menjadi anggota kabinet, di antaranya Salmon P Chase, William H Seward dan Edward Bates yang menjadi pesaing Lincoln utama saat berebut nominasi calon presiden dari Partai Republik. 

Banyak kalangan menyayangkan keputusan Lincoln mengajak ketiganya dalam kabinet besutannya. Namun bagi Lincoln, setiap permasalahan dapat diselesaikan secara baik dan benar tanpa tindakan kekerasan yang merugikan. Meski ketiga anggota kabinetnya itu kerap memberikan pernyataan yang berseberangan dengan kebijakannya, bagi Lincoln yang penting adalah kepentingan rakyat diutamakan dan diupayakan. Tujuannya, menguatkan langkah Lincoln meski ada ‘duri’ dalam pemerintahannya.

Pembelajaran demokrasi
Mencermati kedua tokoh di atas, paling tidak ada beberapa pembelajaran penting bagi setiap masyarakat Indonesia, termasuk calon kepala daerah. Sebagai warisan prinsip penting dalam menjalani kehidupan berdemokrasi seperti ungkapan Xenos. Pertama, berpegang pada tujuan meski melalui proses panjang nan melelahkan. Tidak ada hal instan dalam hidup, sebab proses instan pun sesungguhnya memerlukan waktu. Sejarah mencatat, para tokoh dunia yang sukses selalu melewati proses panjang dalam hidupnya, sama seperti tokoh-tokoh yang disebut di atas. 

Kedua, berani menyatakan kebenaran dengan teguh. Sejarah mencatat, setiap kebenaran akan terungkap karenanya berbagai informasi terkait dua agenda besar di republik ini harus dikomunikasikan secara benar dan proporsional. Jargon 'jangan ada dusta di antara kita' hendaknya dikedepankan guna mewujudkan dua agenda tersebut, meski dengan cara santun dan bermartabat. Publik berhak mendapatkan informasi teranyar terkait upaya penanganan covid-19 dan pelaksanaan Pilkada Serentak.

Ketiga, berbekal informasi proporsional akan meningkatkan literasi publik untuk memahami permasalahan bangsa yang terjadi. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya partisipasi publik untuk bersama menyelesaikan 2 agenda besar itu, yaitu masyarakat bersama pemerintah memutus mata rantai pandemi covid-19 dan menggunakan hak pilihnya memilih kepala daerah terbaik.

Keempat, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Sejarah mencatat, kedua tokoh di atas kerap menjalankan prinsip ini meski acapkali hal itu mengundang keraguan akan sikap kritisnya. Salah satu strategi yang diterapkannya adalah menyatakan kritik secara sopan. Hal ini sejalan dengan kalimat bijak yang mengatakan bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah.

Menjadi pasien covid-19 atau kalah pada Pilkada Serentak 2020 bukanlah suatu aib. Namun setiap peristiwa menawarkan pembelajaran penting bagi suatu perubahan. Masalahnya adalah bagaimana setiap pihak merespons akan masalah yang ada. 
 

BERITA TERKAIT