07 October 2020, 19:31 WIB

Perbaikan Pendidikan dan Pengajar Harus Jawab Tantangan


mediaindonesia.com | Humaniora

PERBAIKAN tata kelola pendidikan terkait mutu pengajar dan keterbukaan akses serta sinergi dengan lembaga pendidikan swasta sangat diperlukan. Ini untuk menjawab berbagai tantangan di masa datang.

"Dampak pandemi terhadap proses pendidikan di lingkungan pendidikan tinggi sangat dirasakan oleh para pengajar dan mahasiswa di Tanah Air," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema Menyelamatkan kualitas sarjana di masa pandemi yang digelar Forum Diskusi Denpasar Duabelas, Rabu (8/10). Dampak tersebut, menurut Lestari, antara lain terlihat dalam bentuk kendala pelaksanaan belajar jarak jauh. Akibatnya, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, 98% pelaksanaan belajar jarak jauh dinilai tidak efektif.

Kendala lain yang muncul ke permukaan, tambahnya, yaitu 70% dari 4.250 kampus terkendala masalah pembiayaan. Ini karena banyak orangtua siswa mengalami kesulitan keuangan di masa pendemi.

"Kondisi ini tidak bisa dianggap remeh. Karena itu, untuk masa mendatang perlu sejumlah perbaikan tata kelola pendidikan yang lebih antisipatif agar kualitas pendidikan tetap terjaga," ujar legislator Partai NasDem itu.

Ketua Komisi X DPR H Syaiful Huda mengungkapkan, sebenarnya Kemendikbud sudah menerapkan konsep Merdeka Belajar yang mampu merespons sejumlah kendala di sektor pendidikan di masa pandemi.

Hanya, jelas Syaiful Huda, karena belum meratanya kualitas perguruan tinggi di Tanah Air, proses adaptasi dengan konsep Merdeka Belajar pada sebagian besar perguruan tinggi masih menghadapi kendala.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Aris Junaidi menegaskan, tercapainya peningkatan kualitas pendidikan merupakan amanat undang-undang yang tertuang dalam Pasal 51 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Fokus pencapaian pembelajaran secara daring di masa pandemi tetap untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan mahasiswa. "Dengan demikian, berbagai upaya juga dilakukan pemerintah agar mahasiswa tetap mendapat sumber-sumber pembelajaran yang mudah diakses untuk menambah kompetensinya, seperti membuat situs kursus daring secara gratis," ujar Aris.

Rektor Universitas Negeri Jakarta Prof Dr Komarudin MSi mengungkapkan di masa pandemi ini yang cukup terkendala yakni mata kuliah yang berbentuk praktikum dan tidak memungkinkan dilakukan secara daring.

Dalam komentar pada bagian akhir diskusi, jurnalis senior Saur Hutabarat menegaskan yang menjadi kendala dalam proses belajar jarak jauh bukanlah karena cara belajar yang berbeda dari kebiasaan. Lebih dari itu, menurut Saur, dalam belajar jarak jauh sangat tergantung dari cara penyampaian dosen dalam proses belajar jarak jauh itu.

Hal itu dibuktikan oleh kuliah gratis secara daring yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat. "Dengan gaya penyampaian dosen yang rileks dan bahasa yang mudah dipahami, kuliah daring dengan pokok bahasan yang berat bisa mendapat perhatian jutaan pemirsa," ujarnya.

Saur berharap, cara penyampaian para dosen perguruan tinggi di Tanah Air harus fokus pada tersampaikannya substansi dari mata pelajaran. Jadi tidak perlu lagi mempermasalahkan hal remeh seperti cara berpakaian saat mengikuti kuliah daring.

Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie PhD (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah) itu menghadirkan Prof drh Aris Junaidi PhD (Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan), H Syaiful Huda (Ketua Komisi X DPR RI Periode 2019-2024), Prof Dr Komarudin MSi (Rektor Universitas Negeri Jakarta), dan Rusnoto SKM MKest (Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus) sebagai narasumber.

Selain itu, pada diskusi yang digagas Wakil Ketua MPR bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah itu juga menghadirkan Prof Badri Munir Sukoco SE MBA PhD (Futurolog Pendidikan/Guru Besar FEB Unair) dan Ahmad Baedowi (Direktur Eksekutif Yayasan Sukma). (RO/OL-14)

BERITA TERKAIT