07 October 2020, 18:21 WIB

Kasus Covid-19 di DPR, Ada Anggota Enggan Diungkap ke Publik


Putra Ananda | Politik dan Hukum

SEBANYAK 18 anggota DPR RI terkonfirmasi positif covid-19. Namun, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyebut data yang dirilis lebih kecil dari jumlah kasus sebenarnya.

Sebab, ada beberapa anggota DPR yang memilih agar status kesehatannya tidak diungkapkan ke publik.

"18 Anggota ini jumlah minimal. Karena ada beberapa anggota yang menyampaikan secara pribadi ke saya langsung. Positif swab, tapi tidak mau diinformasikan," ungkap Indra, Rabu (7/10).

Baca juga: Ini 5 Provinsi dengan Penanganan Covid-19 Paling Baik

Diketahui, terdapat 40 kasus covid-19 di lingkungan parlemen. Dari puluhan kasus, 18 di antaranya merupakan anggota DPR RI. Adapun sisanya merupakan karyawan yang bekerja di Kompleks Parlemen, seperti tenaga ahli dan cleaning service.

"40 kasus ini sudah digabung dengan tenaga ahli, staf, hingga cleaning service, yang kami bisa tracing segera," papar Indra.

Meski terdapat kasus covid-19, namun tidak ada penutupan atau lockdown di lingkungan DPR RI. Penyemprotan disinfektan tetap dilakukan secara menyeluruh. Apalagi, DPR RI tengah memasuki masa reses. Hal itu menjadi salah satu alasan DPR untuk mempercepat reses dalam periode sidang.

"Di masa reses ini kita ingin mensterilkan ruang-ruang kerja. Pertimbangan itu yang selalu kami laporkan pada pimpinan dewan,” imbuhnya.

Baca juga: DPR Apresiasi Penundaan Pindah Ibu Kota

Di lain sisi, lanjut dia, sulit bagi DPR RI untuk menerapkan kebijakan lockdown. Sebab, parlemen harus melaksanakan pembahasan siklus anggaran, yang berdampak pada penganggaran kementerian atau lembaga (K/L). Pilihannya ialah mempercepat masa sidang.

"Kalau mau mengikuti siklus anggaran sebenarnya, anggaran itu diketok Oktober. Tapi kemarin dipercepat. Jadi ada hal yang tidak biasa diputuskan, kemudian harus segera mengosongkan kantor,” pungkas Indra.

Menyusul temuan kasus covid-19, DPR RI akan memperketat akses tamu. Hanya pejabat eselon 1 hingga 4 yang dizinkan masuk ke Kompleks Parlemen. Selebihnya, pekerjaan bisa dilakukan melalui mekanisme kerja dari rumah (WFH).(OL-11)

 

BERITA TERKAIT