07 October 2020, 06:44 WIB

DPRD Dorong Kesetaraan Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Perda Covid-19


Hilda Julaika | Megapolitan

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendorong kesetaraan pemenuhan hak dan kewajiban yang akan diatur dalam Perda tentang Penanggunggalan Covid-19. Termasuk kesetaraan pemberian sanksi bagi siapa pun yang tidak mematuhi kewajibannya seperti yang diatur dalam landasan hukum tersebut.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (DPRD) DKI Jakarta Dedi Supriyadi mengatakan, berkas Rancangan Perda tentang Penanggulangan Covid-19 yang diusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) belum mencerminkan kesetaraan pemenuhan hak dan kewajiban.

Misalnya pada klausul Pasal 9 tentang Perlindungan Kesehatan Masyarakat poin a Bab III rancangan mengenai kerja sosial dengan membersihkan fasilistas umum dan/atau poin b denda administratif paling banyak Rp250 ribu yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Sementara Bapemperda menilai, penerapan sanksi tersebut belum tentu setara ketika Pemprov DKI mendapati pelanggaran yang dilakukan perkantoran, pelaku usaha, maupun industri.

"Tapi bagaimana dengan pelaku usaha, perkantoran yang membuka lebih dari 50% dan sebagainya, bagaimana cara menjangkau mereka. Terus bagaimana penerapan hukumnya? Apakah ada tawar-menawar di dalam di sana, yang tentunya ini harus tercover di dalam Perda ini," ujar Dedi dalam keterangan resminya, Rabu (7/10).

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah menjelaskan, mengenai sanksi administratif sebesar Rp250 ribu kembali diusulkan dalam Rancangan Perda lantaran perspektif masyarakat yang cenderung memilih sanksi kerja sosial ketika mengabaikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di ruang publik.

baca juga: Denda Pelanggaran PSBB Capai Rp4,74 Miliar

Selain itu, usulan tersebut juga dipastikan telah selaras dengan sejumlah aturan yang telah diterbitkan pemerintah pusat dalam mengedepankan pemberlakuan sanksi administrasi bagi pelanggar PSBB DKI.

"Karena memang kami sudah mengikuti aturan pusat berdasarkan Instruksi Presiden tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Lalu ada anjuran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar seluruh pemerintah daerah membuat Perkada, supaya penerapan aturan ini lebih kuat lagi di lapangan," tutup Yayan (OL-3)
 

BERITA TERKAIT