07 October 2020, 03:00 WIB

Visi Sosial dalam Demokrasi


Imam Mujahidin Guru Besar Universitas Hasanuddin | Opini

KALAU kita teliti dan saksikan dengan cermat, muncul sebuah fenomena dalam demokrasi kita yang telah berlangsung sejak era reformasi, yaitu banyak pihak yang mencampuradukkan simbol personal dengan simbol publik.

Bahkan, pada kampanye pilkada periode Desember 2020 yang sudah kencang diselenggarakan, fenomena itu semakin menyeruak. Tanda-tanda ini memperjelas bahwa secara substantif, demokrasi kita memang masih jauh dari yang diharapkan.

 

Kehilangan etika

Para calon pemimpin daerah, baik untuk posisi bupati, wali kota maupun gubernur, menjadikan kemenangan dalam pilkada sebagai tujuan. Proses mencapai kemenangan telah diabaikan. Dengan memosisikan kemenangan dalam pilkada sebagai tujuan, maka dengan cara apa pun kemenangan itu tidak lagi menjadi sesuatu yang penting.

Inilah yang menjadi sumber malapetaka sosial dan demokrasi. Bahkan, demokrasi bisa memicu tumbuhnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lebih jauh, demokrasi kita saat ini sangat prosedural. Dalam berdemokrasi, kita kehilangan etika sosial,kesadaran kolektif masyarakat tercabik-cabik. Politik identitas dan politik klan berkembang pesat. Semuanya atas nama demokrasi.

Sepertinya, calon-calon pemimpin kita sedang larut dengan syahwat kuasa seperti sejarah Ken Arok. Ken Arok kala itu ingin merampas dua hal terpenting dalam kehidupan sekaligus dengan menggunakan kekerasan dan tidak lazim. Perempuan dan kekuasaan ialah dua dari tiga jenis cobaan dunia yang paling menggoda.

Pilkada yang seharusnya menjadi panggung demokrasi justru mempertontonkan persaingan dalam birahi kekuasaan, libido terhadap wanita ,dan akumulasi harta benda. Takhta, harta dan wanita niscaya merupakan simbol kerakusan dan kedangkalan akan pemaknaan demokrasi.

Substansi demokrasi sebagai jalan untuk membudidayakan kemuliaan hidup manusia menjadi kabur. Terlihat jelas, bahwa tujuan hidup para calon pemimpin dan elite politik lebih mengarah pada impian penaklukan.

Upaya penundukan dan penguasaan terhadap rakyat yang berdaulat dengan tipu muslihat, seperti bagi-bagi sembako dan amplop dengan mengumbar janji-janji palsu, merupakan perwujudan dari peradaban sosial yang paling rendah. Substansi dasar demokrasi semestinya terletak pada kesadaran publik untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban sosial secara proporsional.

Dalam demokrasi tidak ada penaklukan. Para partisipan pilkada seharusnya tidak boleh memaksakan kehendak individu yang bertentangan dengan citarasa publik. Pemimpin yang demokratis harus bisa mencium aroma atau preferensi publik untuk kemudian diramu menjadi visi sosial.

Bagaimanapun tugas paling utama seorang pemimpin adalah menyalakan visi sosialnya secara terus-menerus. Pemimpin, tidak boleh menyelipkan kepentingan pribadi, kelompok, ataupun keluarganya ke dalam urusan sosial. Dalam menyalakan visi sosialnya, pemimpin juga tidak boleh mencampurkan urusan pribadinya ke dalam persoalan sosial. Menjaga ruang publik agar tidak dicampuri oleh kepentingan pribadi, dan kekuasaan tertentu, menjadi tugas penting dari demokrasi.

Pemimpin demokratis, adalah pemimpin yang mampu menyalakan api demokrasi, serta bisa menjaga marwah dan cita-cita sosial yang meliputi keadilan, kesejahteran sosial, dan kesetaraan masyarakat, terutama kesetaraan dalam berpolitik.

Kekuasaan dalam demokrasi, tidak lebih sebagai alat untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan sosial. Kekuasaan sewajarnya dihidupkan jikalau ada kelompok sosial yang memaksakan kehendaknya yang spesifik dalam ruang publik yang beragam. Hukum melalui polisi, jaksa, dan instrumen yudikatif lainnya, akan bergerak secara otomatis mengikuti frekuensi dan radar sosial, manakala hak-hak publik terusik oleh perbuatan culas kelompok tertentu.

Norma hukum semestinya harus bergerak searah dengan norma sosial sebagai hasil adonan dari pelbagai kepentingan sosial, larutan kesepahaman sosial, serta endapan dari persilangan pandangan dan pemikiran yangg terjadi dalam interaksi sosial. Kepentingan, kesepahaman, dan persilangan perspektif sosial kemudian bersenyawa menghasilkan norma sosial yang di dalamnya sudah terkandung nilai, etika, dan visi sosial.

MI/Seno

Ilustrasi MI

 

Terjebak

Hukum harus menjangkau sistem sosial yang menjadi produk turunan dari norma sosial. Penghayatan hukum yang berbasis pada etos sosial dan karakter sosial, sangat dibutuhkan pada negara dan bangsa dengan keragaman sosial yang tinggi seperti Indonesia. Demikian juga, soal kecakapan politik dalam keragaman kepentingan.

Oleh karena itu, pertama, calon pemimpin harus merumuskan visi sosial, ekonomi dan politiknya, kemudian diselaraskan dan disinkronisasikan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Hasil penyelarasan itu bisa menjadi konsep dasar pengembangan demokrasi khas Indonesia.

Calon pemimpin harus menemukan, dan mengenali nilai-nilai yang terkandung pada entitas dan komunitas, terutama yang menjadi basis pendukungnya. Kedalaman pemahaman dan penghayatan terhadap realitas sosial, akan menjadi fondasi utama dari sebuah bangunan yang berisi visi sosial dan demokrasi.

Kedua, calon pemimpin tidak sekadar memiliki kemampuan hanya untuk menyerap dan menyusun peta jalan masa depan masyarakatnya. Hal yang lebih penting adalah memiliki kemampuan teknis, keterampilan, skill, dan manajemen untuk menggapai visinya dalam bentuk real, dengan indikator yang jelas. Singkatnya, calon pemimpin perlu memiliki kemampuan teknis untuk mewujudkan visinya.

Ketiga, untuk proses percepatan perwujudan visi, pengenalan, dan pendalaman terhadap modal sosial dan kelembagaan masyarakat, merupakan prasyarat penting untuk memutar roda produksi sosial yang sesuai dengan visi sosial yang diemban bersama. Secara sosiologis, modal sosial dan kelembagaan adalah pilar penting untuk menggerakkan dan menghidupkan energi sosial. Tidak ada perubahan mendasar, pada suatu entitas sosial yang terjadi tanpa memaksimalkan partisipasi sosial, tanpa melibatkan kekuatan sosial.

Sepanjang usia reformasi, kita terlanjur terjebak dengan konsep demokrasi yang tumbuh kembang di Eropa, Amerika, dan negara-negara kolonial lainnya. Demokrasi kita tidak berpijak pada kearifan sosial yang kita miliki.

Semestinya, bangsa Indonesia harus memiliki standar demokrasi yang khas sesuai dengan keragaman identitas yang melekat pada setiap entitas sosial yang ada di negeri ini.

Dengan hukum positif yang kita miliki, memang tidak mudah menetapkan standar demokrasi yang beragam, serta, mengikuti keberagaman dan kekhasan sosial yang ada. Namun, yang pasti, kita memerlukan jenis demokrasi khas Nusantara.

BERITA TERKAIT