06 October 2020, 22:17 WIB

Penolakan UU Cipta Kerja Oleh PKS dan Demokrat, Gimik


Theofilus Ifan Sucipto | Politik dan Hukum

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat menolak Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Penolakan itu disebut sebagai gimik belaka.

‘’Kalau sekarang ada yang tiba-tiba menyatakan tidak sepakat itu gimik saja,’’ kata Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Willy Aditya saat dihubungi, Selasa (6/10).

Willy mengatakan seluruh perwakilan fraksi hadir dalam setiap pembahasan Rancangan UU (RUU) Ciptaker. Termasuk PKS dan Demokrat yang baru menyatakan menolak saat sudah hampir pasti disahkan.

‘’Tidak sekalipun voting. Ketika terjadi ketidaksepakatan, terjadi lobi-lobi hingga akhirnya sepakat,’’ ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.

Willy mengeklaim pembahasan UU Ciptaker transparan. Seluruh masukan dari pihak terkait sudah ditampung dan dibahas dalam rapat di Baleg.

‘’Semua transparan dan akuntabel dari awal hingga akhir dan pemangku kepentingan kita beri ruang,’’ tegas anggota Komisi I DPR itu.

Baca juga : NasDem Sayangkan Beredarnya Hoaks RUU Cipta Kerja

Willy memaklumi sekelompok masyarakat yang protes hingga meramaikan media sosial dengan tanda pagar (tagar) tertentu. Namun dia mengimbau protes itu disampaikan melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). RUU Ciptaker disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin, 5 Oktober 2020. Undang-undang sapu jagat itu terdiri dari 15 bab dan 185 pasal.

Pengesahan RUU Ciptaker sempat dihujani interupsi. Salah satunya datang dari anggota Komisi II Fraksi Demokrat Benny K Harman yang bersikeras meminta kesempatan menyampaikan pandangan partai.

Namun, interupsi Benny dinilai tak bisa diakomodasi. Sebab tiap fraksi telah diberi kesempatan menyampaikan pandangan dalam rapat-rapat sebelumnya. Akhirnya, Benny dan perwakilan Partai Demokrat memilih keluar dari rapat.

‘’Kami Fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab,’’ tegas Benny. (OL-2)

 

BERITA TERKAIT