06 October 2020, 17:40 WIB

Pemprov Sulteng Diminta Gratiskan Biaya Rapid Test


M Taufan SP Bustan | Nusantara

PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), telah menetapkan kewajiban rapid test bagi warga yang ingin bepergian dari satu daerah ke daerah lainnya di provinsi itu. Kebijakan ini dinilai baik untuk menekan penaikan kasus positif virus korona namun, di sisi lain aturan baru tersebut sudah pasti memberatkan masyarakat.  

Pasalnya, untuk sekali rapid test warga harus mengeluarkan uang yang lumayan. Karena itu, Fraksi PKS di DPRD Sulteng, meminta agar biaya rapid test digratiskan oleh pemerintah.

"Kami dukung penerapan rapid testnya. Tapi kami minta rapid testnya digratiskan untuk warga," terang Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Wiwik Jumatul Rofi'ah di Palu, Selasa (6/10).  

Menurutnya, untuk mendukung kebijakan gratis rapid test untuk warga yang berpergian antardaerah di Sulteng, Fraksi PKS telah meminta kepada Pemerintah Sulteng, untuk mendukung anggaran ke seluruh pemerintah kabupaten/kota, agar bisa mengratiskan biaya rapid test.  

"Pertanyaan yang muncul anggarannya dari mana. Maka dari itu melalui perubahan anggaran APBD 2020, yang sedang dibahas saat ini, kami sudah meminta kepada Pemerintah Sulteng," ungkap Wiwik.

Usulan tentang dukungan anggaran ke pemerintah kabupaten/kota tersebut, secara resmi disampaikan Fraksi PKS, dalam pandangan umumnya, menjawab pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Sulteng, tentang perubahan APBD anggaran 2020, pada Jumat (2/10) lalu. "Semoga ini bisa direalisasikan," tandas Wiwik.  

Penerapan protokol kesehatan secara ketat saat ini, memang sangat dibutuhkan, jika melihat grafik penaikan kasus Covid-19 yang menanjak secara signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Bahkan Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Morowali telah ditetapkan sebagai zona merah, karena kasus Covid-19 yang meningkat tajam. (R-1)

 

BERITA TERKAIT