06 October 2020, 14:05 WIB

Praperadilan Ditolak, Napoleon Hormati Putusan Hakim


Tri Subarkah | Politik dan Hukum

KUASA hukum Irjen Napoleon Bonaparte Gunawan Raka, menyatakan menghormati putusan yang diberikan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Sebelumnya, PN Jakarta Selatan memutuskan menolak praperadilan Irjen Napoleon Bonaparte terhadap Bareskrim. 

"Sangat menghormati, kami sampaikan penghormatan tinggi kepada hakim. Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman Divisi Hukum Bareskrim yang sudah kooperatif untuk mengurai perkara ini dan kepada majelis hakim, juga kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya yang sudah menilai alat bukti permulaan," kata Gunawan di PN Jakarta Selatan, Selasa (6/10).

Diketahui, gugatan praperadilan Napoleon tersebut terkait dengan penetapan status tersangka terhadap dirinya dalam kasus dugaan gratifikasi penghapusan red notice terpidana kasus hak tagih (cassie) Bank Bali Joko S Tjandra.

Meskipun menghormati putusan hakim, Gunawan menjelaskan belum mengambil langkah hukum selanjutnya. Pihaknya masih akan mempelajari salinan putusan yang belum diterima setelah sidang selesai.

"Kami akan pelajari, karena salinan putusan belum dapat. Fakta-fakta yang terungkap juga sebagian ada yang tidak menjadi pertimbangan," jelas Gunawan.

Ia menyebut ada beberapa materi yang tidak tersentuh salama rangkaian sidang praperadilan. Sementara untuk membuktikan benar tidaknya tuduhan terhadap Napoleon akan dibuktikan dalam perkara pokok.

"Ada banyak materi tentang pembuktian, tetapi memang tidak masuk di sini seperti pembuktian barang bukti, perkara tuduhan suap, barang bukti tidak bisa di sini karena tidak masuk kewenangan majelis hakim praperadilan. Nanti masuknya di perkara pokok," tandas Gunawan.

Baca juga : Gugatan Praperadilan Napoleon Bonaparte Ditolak

Sebelumnya, Hakim Ketua Suharno menilai penetapan tersangka Napoleon dalam kasus dugaan gratifikasi penghapusan red notice terpidana kasus hak tagih (cassie) Bank Bali Joko S Tjandra sudah sah dan sesuai prosedur.

"Pertama, menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, membebankan biaya perkara senilai nihil," kata Suharno saat membacakan putusan.

Setidaknya ada empat tersangka yang ditetapkan oleh Bareskrim terkait penghapusan red notice Joko Tjandra. Selain Joko S Tjandra dan Napoleon, tersangka lain adalah Kakorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo dan Tommy Sumardi.

Joko S Tjandra dan Tommy ditetapkan sebagai tersangka pemberi gratifikasi atau suap. Sedangkan Napoleon dan Prasetijo sebagai tersangka penerima suap. (P-5)

BERITA TERKAIT