05 October 2020, 19:49 WIB

Larang Demo, Kapolri Dinilai Lampaui Kewenangan


Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum

KETUA Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur, mengkritik penerbitan surat Telegram Rahasia (STR) soal antisipasi larangan demontrasi besar-besaran dan mogok kerja kaum buruh, pada 6-8 Oktober mendatang.

Isnur menilai STR tersebut bermasalah lantaran polisi tidak memiliki hak untuk mencegah unjuk rasa. Isnur menuturkan telegram tersebut merupakan bagian dari penyalahgunaan wewenang.

Ia menegaskan bahwa tugas kepolisian sesuai dengan konstitusi ialah menjaga keamanan dan ketertiban.

Di dalam STR, terdapat salah satu poin yang memerintahkan aparat melakukan kontra narasi isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah.

Menurutnya, kata 'mendiskreditkan' dalam telegram itu juga dinilai sangat subjektif sehingga berpotensi menghambat kritik publik kepada pemerintah.

"Tugas kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban, bukan melakukan kampanye terhadap pemerintah," papar Isnur, Senin (5/10).

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah mengeluarkan surat Telegram Rahasia (STR) soal antisipasi larangan demontrasi besar-besaran dan mogok kerja kaum buruh, pada 6-8 Oktober mendatang. (OL-4)

BERITA TERKAIT