05 October 2020, 16:29 WIB

Stafsus Menkeu: Rp22 Triliun untuk Jiwasraya Bukan Bail Out


Insi Nantika Jelita | Ekonomi

STAF Khusus Menteri Keuangan bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin menegaskan, dana Rp22 triliun kepada PT Asuransi Jiwasraya bukan diartikan sebagai bail out atau talangan.

Diketahui, Komisi VI DPR RI dan Kementerian BUMN bersepakat untuk memberikan suntikan modal melalui skema penyertaan modal negara (PMN).

"Saya rasa ada kesalahpahaman di sini. Yang mengatakan ini adalah bail out, mohon maaf, mungkin kurang teliti dalam menyimak. Dalam hal ini yang dilakukan adalah bail in, pemerintah sebagai pemilik modal melakukan PMN ke PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau PT. BPUI untuk menyelesaikan persoalan Jiwasraya," ungkap Masyita dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (5/10).

Masyita mengungkapkan, bahwa PMN ini dilakukan untuk membentuk perusahaan asuransi jiwa baru yang akan bergabung dengan holding seluruh perusahaan asuransi

"Ini agar perusahaan bisa dikelola dengan sehat, hati-hati dan profesional. Jadi, PMN sebesar Rp 22 T tersebut akan menjadi aset pemerintah di PT BPUI," tegas Masyita.

Baca juga : Pengumpulan Dana Lewat Pasar Modal Capai Rp 77 Triliun

Ia menjelaskan, proses PMN pun dilakukan dengan prudent, sebagaimana proses PMN lain, melibatkan kementerian BUMN serta dibahas dan disetujui DPR. Di sisi lain, lanjut Masyita, permasalahan hukum masih sedang berjalan.

"Kalau kasus ini dikatakan sebagai perampokan, pemerintah juga akan mengejar aset para pelaku kejahatan asuransi ini agar uangnya nanti dikembalikan kepada negara," katanya.

"Saat ini pun pihak Kejaksaan Agung telah menyita asset senilai kurang lebih Rp 18 triliun dan tuntutan seumur hidup. Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa kasus ini dibiarkan begitu saja”, tambah Masyita

Pemerintah, imbuhnya, ingin mencegah dampak ekonomi yang terlalu besar. Masyita mengatakan, jumlah pemegang polis Jiwasraya mencapai 2,63 juta orang.

Dimana lebih dari 90% nasabah adalah para pensiunan yang merupakan pemegang polis.

Masyita berujar “Jadi keputusan ini bukan semata-mata hanya keputusan seorang Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan namun memperlihatkan posisi pemerintah yang pro kepada rakyat banyak dan keputusan ini juga dilalui setelah mendapatkan persetujuan dari DPR,". (OL-2)

 

BERITA TERKAIT