05 October 2020, 16:24 WIB

Berdialog dengan Prajurit Perbatasan, Jokowi Tanyakan Gaji


Antara | Politik dan Hukum

PRESIDEN RI Joko Widodo menanyakan gaji dan tunjangan para prajurit yang bertugas di berbagai lokasi perbatasan Indonesia. Jokowi menanyakan hal itu melalui video conference dalam acara peringatan HUT Ke-75 Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, hari ini.

"Kemudian yang di Skouw. Di perbatasan Papua dan Papua Nugini. Kabar baik, semuanya?" tanya Presiden Jokowi ditemani juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Komandan Satgas Komandan Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis Raider 413 Bremoro Brigif Menaknis Raider 6 Divisi Infantri 2 Kostrad Mayor Infantri Anggun Wuryanto menjawab, "Siap, alhamdulilah, kabar baik Bapak Presiden."

"Gaji dan tunjangan, lancar?" tanya Presiden Jokowi. "Siap, alhamdulillah, lancar dan terdukung Bapak Presiden," jawab Anggun.
 
"Tanggal berapa selalu terima gaji dan tunjangan?" tanya Presiden
 
"Kami terima setiap tanggal 8, setiap bulan di awal bulan," jawab Anggun.
 
"Apa yang bisa dilaporkan?" tanya Presiden. "Personel 450 orang lengkap dan sehat tersebar di 18 pos satgas aman terkendali. Pintu gerbang PNG-Skouw masih ditutup sejak Februari 2020," jawab Anggung.

Presiden Jokowi juga menanyakan hal serupa kepada prajurit TNI yang bertugas di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.
 
"Selamat pagi, semuanya sehat? Karena ini juga jauh, gaji lancar?
Tunjangan lancar?" tanya Presiden.
 
"Siap, lancar, Bapak Presiden," jawab Komandan Satrad 245 Saumlaki Letnan Kolonel Elektronika Fusi Arizona.
 
"Bener?" tanya Presiden. "Siap, bener," kata jawab Fusi.
 
Fusi mengaku bertugas bersama 54 personel Satrad dan 10 personel BKO Paskas Danlanud 472 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Besaran gaji prajurit TNI telah beberapa kali mengalami kenaikan. Terakhir Presiden Jokowi menaikkan gaji TNI yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke-12 atas PP No. 28/2001. (OL-4)

BERITA TERKAIT