05 October 2020, 16:11 WIB

Bawaslu Sanksi 70 Pelanggar Protokol Kesehatan di Masa Kampanye


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

ANGGOTA Bawaslu Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Fritz Edward Siregar menyampaikan pada pekan pertama kampanye terbuka pasangan calon pemilihan kepala daerah (pilkada), pihaknya telah mengeluarkan 70 peringatan tertulis terhadap mereka yang melanggar protokol kesehatan.

"70 surat tersebut dikeluarkan oleh Bawaslu daerah di 40 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada," ujar Fritz dalam diskusi bertajuk "Media dan Pilkada" yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) secara daring, Senin (5/10).

Baca juga:DPR Percepat Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja

Fritz juga menyampaikan bahwa Bawaslu bersama kepolisian telah membubarkan 48 kegiatan kampanye di 27 kabupaten/kota yang melanggar dianggap protokol kesehatan antara lain di Kabupaten Bangli, Sleman, Sungai Penuh, Malang, Pesisir Barat, Pasaman, Rokan, Dumai, Agam, Samosir, dan lain-lain.

Menurutnya, dalam Peraturan KPU No. 13/2020 disebutkan bahwa kampanye tatap muka, rapat umum, dan kegiatan lainnya dibatasi dengan jumlah maksimal peserta 50 orang dan harus menerapkan protokol kesehatan.

Akan tetapi, sambung dia, masih ada celah pelanggaran yang bisa dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah dan berpotensi menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan seperti pasangan calon yang makan bersama ataupun menghadiri pertemuan warga.

"Pada saat seorang pasangan calon datang ke sebuah arisan itu kampanye atau tidak? Pada saat paslon melakukan blusukan, pergi ke pasar, makan di warung, sambil olahraga pagi itu bagian kampanye atau tidak?" paparnya.

Dalam Undang-Undang No. 10/2016 tentang Pilkada, Fritz menyampaikan memang dimungkinkan pertemuan tatap muka bagi pasangan calon, tapi harus ada empat komponen yang harus dipatuhi yakni jumlah peserta maksimal 50 orang, peserta wajib menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, dan menyiapkan peralatan sanitasi untuk mencuci tangan.

"Artinya ada empat komponen yang harus dilihat apakah melanggar atau tidak protokol kesehatan. Apabila tidak ada salah satunya telah dianggap melanggar," tegasnya.

Guna melakukan penindakan, Fritz mengatakan Bawaslu telah membuat kelompok kerja Covid-19 selama pilkada bersama-sama kepolisian dan TNI. Berkaitan dengan proses kampanye yang sedang berlangsung, Bawaslu sebagai pengawas, imbuh Fritz, akan melihat sejauh mana protokol kesehatan dipatuhi.

Jika tidak diindahkan oleh pasangan calon, tegas Fritz, Bawaslu akan memberikan saran dan perbaikan. Namun, apabila bakal pasangan calon tidak juga mengikuti saran tersebut seperti masih menggelar kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa, pihaknya akan mengirimkan surat pelanggaran.

"Satu jam misalnya, masih melakukan kerumunan dan tidak diindahkan maka akan dilakukan pembubaran oleh kepolisian," tegas dia.

Peringatan tersebut, terang Fritz, bukan tanpa konsekuensi. Para calon yang sudah beberapa kali diberikan peringatan dan tetap melakukan pelanggaran, akan dipanggil oleh Bawaslu dan kepolisian guna keperluan klarifikasi.

Ia menilai sanksi tersebut akan berpengaruh pada persepsi masyarakat terhadap pasangan calon yang mengabaikan pentingnya protokol kesehatan. "Itu akan sangat mempengaruhi elektabilitas dari pasangan calon," ucap Fritz.

Baca juga:Cegah Demonstrasi Buruh, Kapolri Terbitkan Telegram Rahasia

Selain penindakan, Fritz menyampaikan Bawaslu juga terus berusaha melakukan pencegahan antara lain mengajak masyarakat dan pasangan calon untuk taat pada protokol kesehatan.

Sebab, melihat tren pelanggaran terhadap protokol kesehatan dari hasil pengawasan Bawaslu, per Jumat (1/10) masih 43% kegiatan dilakukan secara tatap muka oleh pasangan calon kepala daerah dalam proses kampanye. (Ind/A-3)

BERITA TERKAIT