05 October 2020, 14:42 WIB

Cegah Demonstrasi Buruh, Kapolri Terbitkan Telegram Rahasia


Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum

KAPOLRI Jenderal Idham Azis menerbitkan surat Telegram Rahasia (TR) untuk mengantisipasi gerakan protes dari kaum buruh pada 6-8 Oktober mendatang.

Diketahui, serikat buruh berencana menggelar demonstrasi untuk menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Telegram bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 per 2 Oktober 2020 itu ditandatangani Asops Irjen Imam Sugianto atas nama Kapolri Jenderal Idham Azis. Termaktub dalam surat itu, unjuk rasa saat pandemi covid-19 akan berdampak pada kesehatan, perekonomian dan hukum di tatanan masyarakat.

Baca juga: Buruh Masih Belum Sepakat dengan Isi RUU Cipta Kerja

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono membenarkan surat telegram rahasia tersebut. Dia menekankan bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi atau Salus Populi Suprema Lex Esto di tengah pandemi covid-19.

"Ya benar telegram itu. Sebagaimana pernah disampaikan Pak Kapolri Jenderal Idham Azis. Di tengah pandemi covid-19 ini, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi atau Salus Populi Suprema Lex Esto," jelas Argo, Senin (5/10).

Lebih lanjut, dia mengatakan TR diterbitkan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif saat pandemi. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, penyampaian aspirasi atau demonstrasi memang tidak dilarang.

Baca juga: Airlangga: RUU Cipta Kerja Atur Perlindungan Pekerja yang di-PHK

Menurutnya, kegiatan yang menimbulkan kerumunan publik berisiko menimbulkan klaster baru covid-19. "Sehingga, Polri tidak memberikan izin aksi demontrasi atau kegiatan lainnya yang menyebabkan kerumunan orang. Tujuannya mencegah penyebaran covid-19,” imbuh Argo.

Dalam TR tersebut, Kapolri meminta seluruh jajaran kepolisian untuk melakukan patroli cyber di media sosial terkait potensi penyebaran informasi palsu (hoaks) isu RUU Cipta Kerja.

"Soal melakukan cyber patroli ini pada media sosial dan manajemen media bertujuan untuk mencegah berita hoaks," pungkasnya.

Baca juga: Catat! Upah Buruh Naik dalam RUU Cipta Kerja

Selain itu, Kapolri meminta jajarannya untuk melaksanakan fungsi intelijen dan pendeteksian dini. Tujuannya, mencegah aksi unjuk rasa dan mogok kerja yang berpotensi menimbulkan konflik sosial hingga aksi anarkis.

Berikut, melakukan pemetaan di perusahaan atau sentra produksi strategis. Memberikan jaminan keamanan dari pihak yang mencoba melakukan provokasi, atau mencoba memaksa buruh ikut aksi protes.

Seluruh jajaran di wilayah diminta tidak memberikan izin unjuk rasa dan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Antisipasi harus dilakukan di hulu dan pengamanan dilakukan terbuka maupun tertutup.(OL-11)

 

BERITA TERKAIT